ASN Harus Netral dan Tak Berpolitik Praktis

Hal itu disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr H Suriansyah, M.AP., saat memimpin apel pagi di Lapangan Agathis, Senin (16/10). Menurut Sekprov, banyaknya pelaksanaan kegiatan di Kalimantan Utara tidak boleh dicampur adukan dengan politik.

Kemudian, memasuki tahapan demokrasi yang tengah berjalan. Tidak boleh menjadi ajang untuk berpolitik praktis bagi ASN.

“Salah satu penyelenggaraan demokrasi melalui Pilkada. Ini tak berhasil jika tidak ada kondusifitas di dalamnya. Maka dari itu, saya tegaskan ASN menjaga kondusifitas,” tegasnya, Senin (16/10).

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah harus kondusif. Khusus ASN wajib netral. Sebab ASN merupakan bagian dari pelayanan publik dalam menjalankan roda pemerintahan.

“ASN harus netral dan tak melakukan politik praktis,” imbuhnya.

Dalam menjaga hal itu, Sekprov selalu melakukan sosialisasi mengenai politik praktis di lingkup ASN. Untuk menjamin terjaganya netralitas ASN, pemerintah juga telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

“Bentuk netralitas ASN meliputi penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan manajemen ASN, pembuatan keputusan/kebijakan, dan menuju tahun politik. Tentunya netralitas akan lebih ditekankan pada pelaksanaan Pemilu/Pilkada,” jelasnya.

ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Suriansyah menekankan, ketidaknetralan ASN akan sangat merugikan negara, pemerintah dan masyarakat. (dkisptlhms)