Berikan Peringatan ke Perusahaan, Pekerjakan Warga Asing Wajib Ada Pendamping TKA

Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, pemerintah berupaya agar perusahaan yang dapat beroperasi secara tertib. Khususnya dalam hal pemanfaatan TKA.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara Muhammad Sarwana usai melakukan inspeksi mendadak (sidak), di salah satu perusahaan yang beroperasi di Tanjung Selor, Senin (23/10).

Tim gabungan yang dipimpin Disnakertrans Kaltara mendapati salah satu perusahaan, terindikasi mempekerjakan TKA tanpa pendamping TKA. Hal ini berawal dari adanya aduan masyarakat tentang hak pekerja yang tidak dipenuhi oleh perusahaan, lantaran terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Karena itu, tim gabungan yang terdiri dari Disnakertrans Kaltara bersama Disnakertrans Bulungan, Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, dan Badan Kesatuan Bangsan dan Politik (Kesbangpol) menuju lokasi perusahaan yang menjadi lokus pengaduan tersebut.

“Sebelumnya, Disnakertrans Kaltara telah mengembangkan informasi yang diperoleh dari aduan masyarakat dan ditemukan informasi semua pekerja lokal telah ter-PHK. Tersisa TKA yang masih berada di lokasi perusahaan, tanpa adanya pendamping TKA,” kata Sarwana.

Di mana sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada Pasal 4 bagian c menjelaskan, setiap TKA yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA harus mengalihkan keahliannya kepada Tenaga Pendamping TKA.

Adapun temuan hasil sidak, tim gabungan mendapati 2 TKA di perusahaan tersebut tanpa adanya pendamping TKA asal Indonesia. Sementara TKA lainnya telah meninggalkan lokasi perusahaan.

Setelah ditelusuri, TKA tersebut berada di mess perusahaan selama lebih dari setahun untuk menunggu gajinya yang belum dibayarkan oleh perusahaan, selama 13 bulan. Sehingga mereka tidak meninggalkan Indonesia untuk kembali ke negaranya.

Ini menjadi temuan baru oleh tim, yang akhirnya menghubungi penanggung jawab kedua warga asing tersebut. Untuk segera mengkonfirmasi keberadaan TKA yang tanpa didampingi oleh Pendamping TKA.

Sarwana juga menyampaikan bahwa timnya sudah melayangkan surat kepada penanggung jawab TKA. Untuk datang ke Kaltara dalam kurun waktu tiga hari.

“Kita akan coba langkah persuasif dulu dengan harapan, agar hak-hak pekerja. Baik pekerja lokal dan asing dapat dipenuhi. Jika tidak ada respons dan tanggapan terkait keberadaan TKA tanpa pendamping dan gaji yang belum dibayarkan. Maka akan kita teruskan ke Kementerian, untuk dilakukan tindakan lebih lanjut,” ungkap Sarwana.

Sarwana mengatakan, operasi seperti ini akan tetap digelar untuk memastikan alih teknologi pekerja asing ke pekerja lokal sebagai konsekuensi TKA yang bekerja di Indonesia melalui Pendamping TKA. (dkisp)