TANJUNG SELOR - Masa jabatan Wali Kota Tarakan berakhir tahun ini. Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), belum mengusulkan nama yang akan ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Tarakan.
Asisten Bidang Pemerintah dan Kesra, Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara Datu Iqro Ramadhan mengatakan, masih menunggu surat permintaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengusulkan nama calon Pj Wali Kota Tarakan.
“Kita berharap segera ada surat dari Kemendagri, mengenai permintaan nama-nama yang diusulkan sebagai calon Pj,” ungkapnya, Kamis (26/10).
Usulannya, berdasarkan aturan yang ada yakni DPRD Tarakan mengusulkan tiga nama. Kemudian, Pemprov Kaltara mengusulkan tiga nama serta Kemendagri pun mengusulkan tiga nama. Nantinya itu akan dinilai Kemendagri, untuk diputuskan yang menjadi Pj Wali Kota Tarakan.
“Jadi ada mekanisme yang harus dilalui untuk memutuskan Pj Wali Kota Tarakan,” terangnya.
Ia juga menjelaskan, dalam aturannya pelaksanaan pengangkatan penjabat kepala daerah memperhatikan pertimbangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022. Yang menyatakan perlu menjadi pertimbangan dan perhatian Pemerintah, untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. S
ehingga mekanisme penunjukan Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota dapat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi.
“Untuk penjabat gubernur diisi pejabat pimpinan tinggi madya. Sementara penjabat bupati/wali kota, dari pejabat pimpinan tinggi pratama,” tuturnya. (dkisptlhms)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!