Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemahaman Pengelolaan Risiko

u
Penulis: uki-Berau Post❯
Bertius
Bertius

TANJUNG SELOR - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kalimantan Utara (Kaltara) berupaya memberikan pemahaman terkait pengelolaan risiko.


Advertisement

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan manajemen risiko seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Katara. Pengelolaan risiko tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, Peraturan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Pergub (Peraturan Gubernur) 57 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Risiko.

“Aturan itu menjadi acuan kita, dalam upaya memberikan pemahaman kepada ASN dan PTT. Dalam melaksanakan pengelolaan risiko,” terang Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda-Litbang Kaltara Bertius, belum lama ini.

Upaya dalam meningkatkan pengetahuan ASN dan PTT mengenai manajemen risiko, bukan hanya dilakukan Bappeda-Litbang saja. Melainkan harus dilaksanakan di setiap OPD. Diharapkan ASN dapat memahami, mengukur, serta memonitor proses sistematis.

Advertisement

Untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mengendalikan risiko pada Bappeda-Litbang dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja. “Pengelolaan risiko erat kaitan dengan penyusunan dokumenterencanaan pembangunan, baik di level pemerintah daerah maupun perangkat daerah,” jelasnya.

Apabila memahami pengelolaan risiko, maka tujuan dan sasaran bisa terlaksana dengan baik. Tujuan penilaian risiko, untuk menetapkan kemungkinan terjadi dan dampak atas suatu resiko.

Adapun manfaat penilaian risiko, membantu pencapaian tujuan perangkat daerah, kesinambungan pelayanan kepada stakeholder, efisiensi dan efektifitas pelayanan, dasar penyusunan rencana strategis dan menghindari pemborosan.

Advertisement

“Jadi ini dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan sumber daya aparatur Bappeda-Litbang Kaltara. Begitu juga dengan OPD lain, dalam pencapaian kinerja . Khususnya dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan risiko tahun 2023 dan penyusunan laporan manajemen risiko Bappeda-Litbang Kaltara tahun 2024,” tandasnya. (dkisptlhms)

Advertisement
Editor : uki-Berau Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer