TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara Drs Zainal Arifin Paliwang, SH., M.Hum resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltara, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kamis (9/11) lalu.
Penandatanganan NPHD ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.9.1/16888/Keuda tanggal 29 September 2023, tentang pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan bahwa pendanaan penyelenggaraan dan pengawasan Pilkada Provinsi Kaltara Tahun 2024 telah disepakati. Antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama KPU dan Bawaslu Kaltara.
“KPU Kaltara menerima Rp 128.092.355.800 dan Bawaslu Kaltara menerima Rp 23.723.122.000. Anggaran tersebut akan dicairkan secara bertahap,” ujar Gubernur.
Tahap pertama pencairan sebesar 40 persen atau Rp 51.211.742.320 untuk KPU Kaltara dan Rp 9.489.248.800 untuk Bawaslu Kaltara. Sedangkan tahap kedua akan dicairkan pada melalui APBD Tahun 2024 sebesar 60 persen atau Rp 76.817.613.480 untuk KPU Kaltara dan Rp 14.233.873.200 Bawaslu Kaltara.
Gubernur juga menyampaikan, pelaksanaan pilkada menjadi hal yang sangat penting. Agar pelaksanaan demokrasi khususnya di Kaltara bisa berjalan dan berlangsung dengan baik dan lancar.
“Meskipun besaran hibah dana yang dianggarkan kali ini mengalami penyesuaian, kami berharap ini tidak akan mengurangi semangat untuk terus menyelenggarakan pilkada yang sehat dan bermartabat,” pesan Gubernur.
“Semoga kolaborasi yang baik ini akan menghasilkan pilkada yang baik dan menghasilkan pemimpin hasil pemilu yang berintegritas,” tuntasnya.
Hadir langsung pada penandatanganan NPHD tersebut Ketua KPU Provinsi Kaltara, Suryanata Al Islami, S.Hi., M.H dan Ketua Bawaslu Provinsi Kaltara Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H. (dkisptlhms)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!