Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tuntaskan Masalah Desa Dalam Desa

u
Penulis: uki-Berau Post❯
PERMASALAHAN DESA: Perlu penataan kembali untuk menyelesaikan persoalan desa dalam desa di Kaltara.
PERMASALAHAN DESA: Perlu penataan kembali untuk menyelesaikan persoalan desa dalam desa di Kaltara.

TANJUNG SELOR – Pemerintah daerah harus bisa menyelesaikan permasalahan desa dalam desa. Agar tidak ada kebijakan desa yang tumpang tindih, yang berimbas pada dana desa.


Advertisement

Di Kaltara terdapat beberapa desa yang merupakan gabungan dari desa-desa yang ada di sekitarnya. Seperti di Kabupaten Bulungan, terdapat 3 desa yang merupakan gabungan dari beberapa desa. Selanjutnya, Kabupaten Malinau terdapat 6 desa, Nunukan 37 desa dan Tana Tidung ada 1 desa.

Di Kabupaten Bulungan, khususnya desa di Kecamatan Sekatak. Salah satunya, Desa Sekatak Buji merupakan gabungan dari 8 desa. Kemudian, di Malinau terdapat Desa Pulau Sapi yang merupakan gabungan 2 desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kaltara Edy Suharto membenarkan, jika masih ada desa dalam desa yang harus diselesaikan. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah. Bukan hanya di daerah, melainkan Pemerintah Pusat agar menyelesaikan persoalan  tersebut.

Advertisement

“Seperti yang terdapat di Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan dan Tana Tidung. Di kabupaten itu masih ada desa dalam desa,” jelasnya, kemarin (13/11).

Desa-desa yang masuk dalam wilayah desa lain, lanjut Edy, kesulitan untuk membangun wilayahnya. Berdasarkan pantauan pihaknya, perlu dilakukan penataan kembali. Solusinya dengan mengembalikan dahulu ke kabupaten. Apakah tetap disitu atau di relokasi.

Kemudian mengusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dicarikan solusinya dan menentukan aturan.

Advertisement

“Jika tak diselesaikan, akan berdampak pada daerah itu sendiri. Juga berdampak pada dana desa,” ujarnya.

Pemprov Kaltara berupaya mengembalikan desa-desa tersebut seperti semula. Namun hal itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Apalagi, ini merupakan tugas yang diturunkan terus menerus dari pemerintahan yang lama sampai sekarang.

Penggabungan beberapa desa menjadi suatu klaster yang sekarang disebut desa dalam desa. Merupakan upaya Pemerintah Pusat di masa Orde Baru, untuk mendekatkan pelayanan. “Tapi hal itu tidak tuntas. Sebab terjadi ketimpangan yang hingga saat ini belum terselesaikan,” tandasnya. (fai/uno)

Advertisement
Editor : uki-Berau Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer