TANJUNG REDEB - Sebanyak 53 kepala kampung (Kakam) dari 12 kecamatan di Kabupaten Berau dilantik dan diambil sumpah janjinya oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih di SM Tower, Kamis (14/12).
Usai melantik, Bupati Sri langsung menegaskan kepada para kakam terpilih untuk menjalankan amanah rakyat. “Usai pelantikan ini, segera bekerja dan wujudkan impian masyarakat. Tanggung jawab sebagai kakam sudah menunggu,” ujarnya.
Dengan tegas, dirinya menggarisbawahi bahwa tugas sebagai kak termasuk dirinya sebagai kepala daerah serta para camat di wilayah masingmasing adalah menjadi pelayan masyarakat. Masa pemilihan sudah usai, tak ada lagi istilah lawan, saat ini semua adalah warganya.
Tidak ada lagi perbedaan, dan tidak ada lagi istilah pendukung atau bukan pendukung. Yang ada saat ini adalah masyarakat, warga saya, dan tanggungjawab harus kita sejahterakan,” ujarnya.
Dirinya berharap tak ada perpecahan usai Pilkakam Serentak dilaksanakan. Ia mendorong kakam untuk merangkul seluruh unsur komponen masyarakat di masingmasing wilayahnya. “Saya meminta, kakam merangkul semua komponen yang ada di kampungnya,” pintanya.
Untuk selanjutnya, dirinya meminta percepatan bekerja untuk segera mencapai tujuan bersama. Para kakam juga diminta melakukan koordinasi sesegera mungkin jika mendapati kendala di lapangan. Selain itu, pengelolaan keuangan kampung ditekankan agar tidak dijadikan ladang permainan. Pengelolaan keuangan kampung, baik berasal dari Alokasi Dana Kampung (ADK), Dana Desa (DD) ataupun sumber penghasilan sendiri seperti Pendapatan Asli Kampung (PAK) diharapkan dikelola dengan sebaik mungkin dan transparan.
“Jangan main-main, saya tidak ingin melihat ada kakam harus tersandung dengan persoalan hukum,” pungkasnya.
Dari ke-53 kakam sendiri, tak sedikit wajahwajah baru yang menghiasi. Sebagian merupakan kepala kampung baru yang menang, sebagian lagi merupakan petahana yang menjalani periode terakhirnya. Sehingga pengawasan penggunaan keuangan kampung perlu menjadi perhatian.
Terpisah, Kepala Seksi Intelijen, Kejaksaan Negeri Berau, Dedi Riyanto mengatakan, selama ini kerap terjadi kasus pelanggaran hukum yang menjerat kepala kampung, biasanya didominasi karena kesalahan administrasi.
“Biasanya mereka (kakam, red) ini lupa terkait administrasi. Biasanya mereka mengabaikan administrasi,” terang Dedy, Kamis (14/12).
Sehingga, ketika ada kasus yang menjerat biasanya kerap kali tidak dilengkapi dengan pembelaan dan bukti yang otentik diakibatkan mengabaikan administrasi.
“Atensi saya kuatkan di administrasi, jangan disepelekan,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kejaksaan Negeri Berau juga sudah membuat sebuah program bernama Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Program ini memungkinkan kepala kampung mendapatkan pendampingan, konsultasi ataupun legal opinion. Dirinya mengatakan, Kejari Berau membuka pintu yang luas untuk ruang para kakam memanfaatkan Jaga Desa ini.
“Silakan dimanfaatkan (Jaga Desa, red), sehingga tidak ada lagi alasan tidak mengerti hukum dan sebagainya. Kami terbuka, silakan datang ke kantor atau menghubungi saya,” pungkasnya. (*/sen/sam)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!