Tanggulangi Kemiskinan, Pemkab Berau Bakal Pakai By Name By Address
TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau bakal melakukan penanggulangan kemiskinan di Berau, dengan menggunakan data kemiskinan by name by address. Saat ini data tersebut masih proses verifikasi dan validasi di tingkat kelurahan/kampung.
Kepala Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau, Endah Ernani menyampaikan, hal itu akan dilakukan melalui tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) di Kabupaten Berau. Pihaknya juga telah mengadakan pertemuan bersama beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang masuk dalam surat keputusan (SK) TKPK.
Seperti Dinas Sosial (Dissos) Berau, Dinas Pendidikan (Disdik) Berau, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Berau dan OPD lain yang memiliki program penanggulangan kemiskinan di instansinya.
“Jadi ke depan data kemiskinan by name by address, sebagai satu data inisiatif daerah,” terangnya.
Selama ini ada perbedaan data untuk realisasi program pemerintah pusat yang ada di Kabupaten Berau. Seperti, program Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersumber dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai database penerima bantuan pangan.
Itu berbeda dengan program keluarga harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos) yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Diungkapkannya, banyak kendala yang terjadi di lapangan. Lantaran data tersebut kurang update. Misalnya, orang yang sudah mampu masih terdata sebagai masyarakat miskin.
“Kami ingin data kemiskinan itu update dan sudah terverifikasi dan tervalidasi. Hasilnya di SK-kan Bupati Berau. Untuk kemudian dikirim juga ke Kemensos dan Kemenko PMK. Supaya mereka update data juga,” imbuhnya.
Dirinya menjelaskan, ke depan jika data penduduk miskin tersebut sudah terverifikasi dan tervalidasi, maka program insiatif pemerintah daerah yang berkaitan erat dengan penuntasan penduduk miskin dipastikan dapat terealisasi secara optimal. Sebagai acuan OPD terkait untuk penanggulangan kemiskinan
“Jadi kita satu data. Seperti, program beasiswa pelajar yang ada di Disdik Berau atau program rumah layak huni (RLH) di Dinas Perkim Berau,” ungkapnya.
Kemudian untuk merealisasikan rencana tersebut, pihaknya bakal kerja sama dengan pihak kelurahan/kampung di 13 kecamatan yang ada. Sebab, dinilai yang paling mengetahui kondisi warganya masing-masing. Sehingga, evaluasinya juga gampang. Untuk mengetahui berapa jumlah kemiskinan yang berhasil dientaskan.
Sementara, ada dua kecamatan yang belum memiliki data lengkap terkait penduduk miskin tersebut. Yaitu, Kecamatan Tanjung Reden dan Sambaliung. Karena memiliki jumlah penduduk yang paling banyak di Bumi Batiwakkal.
“Ketika semua sudah terkumpul, nanti akan di SK-kan oleh Bupati lalu dikirim ke Kemensos dan Kemenko PMK. Sehingga program-program penanggulangan kemiskinan yang dari pusat itu bisa mengacu pada satu basis data kita,” tuturnya. (*/aja/adv/far)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
