DPRD Kaltim Gelar Rapat Paripurna Ke-4, Ajukan Inisiatif Dua Ranperda

Rancangan peraturan daerah (ranperda) menjadi bahasan dalam Rapat Paripurna Ke-4 yang digelar DPRD Kaltim, Jumat (15/3).

--

SAMARINDA – Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. Didampingi para wakil ketua, yakni Muhammad Samsun, Seno Aji, dan Sigit Wibowo. Sementara kehadiran Pj Gubernur Kaltim diwakili Asisten II Setdaprov Kaltim Ujang Rachmad.

Adapun agendanya adalah penyampaian nota penjelasan dua (ranperda) inisiatif DPRD dan penyampaian nota penjelasan empat ranperda usulan Pemprov Kaltim.

Dalam rapat, Hasanuddin Mas’ud menyampaikan, selain anggaran dan pengawasan, fungsi lain DPRD Kaltim adalah pembentukan peraturan daerah. DPRD bersama pemprov membentuk peraturan daerah sebagai payung hukum untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada rapat paripurna kali ini, terdapat enam ranperda yang diusulkan. Dua inisiatif DPRD, sisanya usulan pemprov. Untuk nota penjelasan dua ranperda inisiatif DPRD disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim Rusman Ya’qub. Inisiatif tersebut antara lain ranperda tentang Pelindungan, Pemberdayaan, dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal, serta ranperda tentang Pembentukan Kelembagaan Desa Adat.

“Penyampaian nota penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada pemerintah daerah. Baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis yang menjadi latar belakang pembuatan rancangan peraturan daerah tersebut,” kata Rusman.

Mengenai ranperda tentang Pelindungan, Pemberdayaan, dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal, Rusman menyebutkan, salah satu hak warga negara Indonesia adalah memperoleh pekerjaan yang layak. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

“Adanya perlindungan hukum akan memberikan kepastian kepada setiap orang, baik pekerja maupun pengusaha dalam memberikan jaminan mengenai ketenagakerjaan. Oleh karena itu, hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dilindungi, dijunjung tinggi, dan dihormati,” sebut Rusman.

Selanjutnya, terkait ranperda tentang Kelembagaan Desa Adat, politikus PPP itu menyebutkan, kelembagaan desa adat adalah sebuah struktur organisasi dan tata kelola yang dibentuk dalam sebuah desa adat.

Termasuk pembentukan lembaga-lembaga kemasyarakatan adat dan penunjukan pelaksana tugas seperti kepala desa, sesuai tradisi dan aturan adat yang berlaku secara turun-temurun. “Pembentukan lembaga desa adat sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat atas lahan dan hutan yang diambil alih oleh perusahaan,” bebernya.

“Selain itu, hadirnya perda yang mengatur tentang desa adat juga harus memuat jaminan pelaksanaan hukum adat serta melindungi kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat sesuai dengan adat istiadat mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya pembentukan lembaga desa adat dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat adat,” tambah Rusman

Untuk itu, ranperda yang diusulkan DPRD Kaltim menjadi perda bertujuan mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Sementara itu, empat ranperda usulan Pemprov Kaltim, yakni Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Sylva Kaltim Sejahtera menjadi PT Sylva Kaltim Sejahtera (Perseroda). Kemudian, Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah serta Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur. (adv/hms6/hms9/er/k16)