Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berupaya agar kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).
TANJUNG SELOR–Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang sangat optimistis Pemprov Kaltara dapat mempertahankan penghargaan wajar tanpa pengecualian (WTP) yang berturut-turut diterima.
“Kami sangat optimistis. Capaian positif yang telah kami raih harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan,” terangnya.Pemprov Kaltara telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam realisasi anggaran tahun 2023, dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang melampaui target hingga Rp 980,09 miliar. Sementara untuk pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, juga mencatatkan hasil yang mengesankan. Dengan realisasi Rp 717 juta atau 204,93 persen dari target yang ditetapkan.
Belanja daerah pada tahun yang sama juga mencerminkan pengelolaan keuangan yang efisien, dengan realisasi Rp 2,64 triliun dari alokasi Rp 2,94 triliun. Belanja transfer termasuk bagi hasil pendapatan dan bantuan keuangan, terealisasi Rp 538,77 miliar mencapai 94,37 persen dari alokasi. “Capaian realisasi anggaran yang dihasilkan Pemprov Kaltara tahun 2023 lalu dibarengi perkembangan beberapa sektor, juga berkembang dengan hasil yang positif. Capaian realisasi kita mengalami peningkatan,” akunya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus menekankan pentingnya mengejar target untuk mempertahankan WTP. “Semua stakeholder harus fokus menyelesaikan catatan dan evaluasi, memastikan tidak ada catatan di masa depan, sehingga WTP dapat tercapai,” pesannya.
Dengan hasil yang positif, Pemprov Kaltara harus berkomitmen untuk membangun wilayah yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tahun ini. Peningkatan capaian realisasi anggaran menjadi bukti nyata dari komitmen Pemprov Kaltara, dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan transparan.
Untuk bisa mempertahankan penghargaan WTP tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara mempersiapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebaik mungkin. Hal itu disampaikan Kepala BKAD Kaltara Denny Harianto awal Januari lalu. Optimistis raihan WTP pada LKPD 2023 bergantung pada kualitas pertanggungjawaban keuangan masing-masing OPD. “Tugas kami menghimpun LKPD yang disusun OPD. Kami diberi waktu kurang lebih tiga bulan, sebelum Maret selesai sudah harus presentasi. Biasanya nanti ditentukan waktunya,” terang Denny.
Salah satu indikator meraih opini WTP yakni OPD harus bisa menindaklanjuti temuan dari hasil pemeriksaan BPK. Secara persentase, Pemprov Kaltara masih menempati urutan terendah kala itu. Setiap OPD sudah diminta menunjukkan keseriusan untuk menindaklanjuti temuan BPK. Setiap item temuan diminta jangan sampai dibiarkan. “Temuan jangan dibiarkan karena kan ada waktu untuk menindaklanjuti itu. Harus kerja keras,” jelasnya.
Denny kembali menekankan, agar laporan pertanggungjawaban keuangan masing-masing OPD mendapat atensi serius. Item kesalahan atau kekeliruan yang terjadi di tahun sebelumnya diminta tidak terulang kembali. (kpg/fai/uno/dra/k16)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!