Rapim Perdana di 2024, Fokus Serapan Anggaran, Inflasi, dan Lebaran

SAMARINDA–Rapat pimpinan (rapim) kembali digelar Pemprov Kaltim. Fokus pembahasan masih seputar realisasi pendapatan, APBD 2024, target, dan anggaran kas. Juga realisasi pengadaan barang dan jasa, pemberian kesempatan kerja, persiapan jelang Lebaran, inflasi, harga sembilan bahan pokok, persiapan infrastruktur jalan, pengamanan jalur Lebaran, hingga ketersediaan bahan bakar.

Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik merasa gembira karena serapan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltim secara umum cukup bagus. Dari 45 OPD, hanya ada 2 OPD berada di zona merah dan 2 OPD di zona kuning. Selebihnya berada di zona hijau dan biru. Kinerja OPD pada Januari, Februari, dan Maret atau triwulan I.

"Kita akan lakukan asistensi bagi OPD yang berada di zona kuning dan merah,” kata Akmal kepada para wartawan usai rapim di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (4/4).

Zona merah berarti serapan anggaran OPD kurang dari 3,99 persen. Zona ini hanya dua OPD yaitu Dinas PUPR-Pera dan Badan Kesbangpol Kaltim. Sedangkan zona kuning, serapan anggaran di angka antara 4 hingga 6,99 persen. Dalam zona kuning ini ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Biro Ekonomi. Sementara empat OPD berada di zona hijau yakni Disperindagkop dan UKM, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, DPMPD, dan Dinas ESDM. Kisaran serapan anggaran mereka antara 7 hingga 9,99 persen.

Kabar baiknya, kata Akmal, 37 OPD serapan anggaran di triwulan I ini berada di atas angka 10 persen. Dari data tersebut, capaian realisasi anggaran Kaltim hingga 31 Maret 2024 mencapai 10,49 persen. Angka itu melebihi target triwulan I yang ditetapkan sebesar 10 persen. Terdapat deviasi positif sebesar 0,49 persen. Akmal menyebut, target akumulasi triwulan I tercapai berkat pencapaian target aliran kas.

Pada 2024, pagu APBD Kaltim ditetapkan sebesar Rp 20,67 triliun. Realisasi secara keseluruhan triwulan I hingga 31 Maret 2024 sebesar Rp 2,16 triliun atau 10,49 persen. Sisa pagu untuk triwulan II, III, dan IV sebesar Rp1 8,51 atau 89,51 persen.

“Dari evaluasi yang kita lakukan, terjadi kenaikan luar biasa. Hanya ada dua di zona merah dan dua di zona kuning. Menurut saya, pencapaian sudah luar biasa,” ucap Akmal memuji kinerja semua jajaran perangkat daerahnya.

Tentang OPD dengan anggaran cukup besar dan masih berada di zona merah dan kuning, yaitu Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Akmal mengaku sangat bisa mengerti.

“Ini hanya soal cara penghitungan. Sesungguhnya dari sisi kinerja pengadaan barang dan jasa sudah bagus semua. Yang sudah ditender bahkan 60 persen,” ungkap Akmal.

“Kita akan asistensi dua OPD besar ini, Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR. Tapi kalau dilihat dari pengadaan barang dan jasanya, mereka sudah cukup besar loh. Sudah selesai sesungguhnya, tapi bayarnya belakangan. Kita bayar setelah pekerjaan selesai, tapi tendernya sudah selesai,” tegas Akmal meyakinkan.

“Kita berharap dengan asistensi yang dilakukan setelah Lebaran nanti, semuanya berubah ke zona biru. Tidak ada lagi kuning, apalagi merah,” imbuh Akmal.

Status pengadaan barang dan jasa per 31 Maret 2024, dalam rencana umum pengadaan terbagi tiga. Tender atau seleksi sebanyak 734 paket dengan nilai total Rp 2,99 triliun. E-purchasing sebanyak 6.266 paket dengan nilai total Rp 2,75 triliun, dan pencatatan pengadaan langsung/penunjukan langsung/pengadaan yang dikecualikan sebanyak 10.749 paket dengan nilai total Rp 6,78 triliun. 

Total pengadaan barang dan jasa yang sudah selesai hingga triwulan I sebanyak 2.926 paket dengan nilai Rp 3,2 triliun. Sedangkan tersisa sebanyak 14.823 paket dengan nilai 3,57 triliun.  

Sementara itu untuk strategi pengendalian inflasi akan dilakukan beberapa langkah. Antara lain untuk mengatur keterjangkauan harga dilakukan sidak pasar dan distributor, gerakan pangan murah/pasar murah di level provinsi dan kabupaten/kota, serta pemanfaatan Kios Toko Tani di seluruh Kaltim. Selain itu, juga melakukan operasi pasar dengan menggunakan dana belanja tidak terduga untuk memberikan subsidi harga komoditas.

Upaya lainnya mengatur kelancaran distribusi meliputi subsidi ongkos angkut dalam rangka penyediaan bapokting, serta melakukan penguatan dan pemantauan kuota BBM di SPBU, khususnya solar untuk angkutan umum.

Dilakukan juga komunikasi efektif dengan berbagai mitra dan menyiapkan ketersediaan pasokan. Caranya antara lain dengan mempersiapkan perusda sebagai pusat distribusi, pembentukan toko penyeimbang, penguatan kerja sama antardaerah dengan daerah pemasok, pemantauan pasokan dan pelaporan dari distributor, retail modern, dan pasar tradisional.

Rapim juga membahas pengamanan jalur Lebaran baik darat, laut dan udara. Dilaporkan pula tentang ketersediaan bahan bakar jelang Lebaran 1445 H. Berdasarkan Surat Keputusan BPH Migas Nomor 88/P3JBT/BPH Migas/KOM/2023 tanggal 14 Desember 2023  tentang Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Per Provinsi/Kabupaten/Kota Secara Nasional Tahun 2024 dan  Nomor 95/P3JBKP/BPH Migas/KOM/2023 tanggal 14 Desember 2023 tentang Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Per Provinsi/Kabupaten/Kota dan Per Titik Serah secara Nasional Tahun 2024 oleh PT Pertamina (Persero) cq PT Pertamina Patra Niaga Tahun 2024, maka total pertalite 718.491 KL dan solar 277.831 KL.

Rakor dimoderatori oleh Sekda Kaltim Sri Wahyuni dan dihadiri para kepala OPD lingkup Pemprov Kaltim. (jay/sul/ky/adv/dwi/k8)