Prokal.co - BALIKPAPAN – Legislatif menyampaikan pandangan tentang rencana penertiban pelaku usaha BBM eceran dan pom mini. Seperti diketahui, Pemkot Balikpapan melalui Satpol PP bersama TNI/Polri bersiap menertibkan pom mini.
Khususnya pelaku usaha pom mini harus mengikuti aturan dalam surat edaran wali kota tentang penjualan BBM eceran. Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono mengatakan, keberadaan pengecer BBM atau pom mini yang selama ini kian marak.
Dia menegaskan Pemkot Balikpapan tidak hanya sekadar melakukan penertiban atau razia. Namun justru mampu memberikan solusi melalui aturan. Apalagi pom mini termasuk pelaku UMKM.
“Seharusnya bagaimana mereka bisa berusaha, namun aman tidak terjadi bencana kebakaran dan sebagainya,” katanya. Dia berpendapat penertiban tidak masalah tapi bukan sekadar menghabisi kegiatan usaha tersebut.
“Sehingga pemerintah daerah harus hadir memberi solusi menata dan membuat regulasi tentang pom mini,” ucapnya. Mulai dari standar penyimpanan BBM sampai bagaimana cara mendapatkan BBM.
Budiono menyarankan pemerintah lewat BUMN Pertamina bisa memfasilitasi pelaku UMKM. “Jadi harus didukung, bukan hanya dirazia tapi mencari solusi,” sebutnya. Menurutnya keberadaan pom mini tetap dibutuhkan masyarakat.
Apalagi selama ini dikenal dengan Kota Minyak, kenyataan warga tetap harus antre panjang mendapatkan BBM. “Pom mini sebagai pelaku UMKM membantu distribusi BBM kepada masyarakat, selain pertamina,” ucapnya.
Salah satu penyebab antrean panjang karena jumlah SPBU masih sedikit di Kota Beriman. Tidak sebanding dengan jumlah kendaraan bermotor. Budiono menilai bagaimana pun pom mini turut memudahkan masyarakat. (din)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
