Najib: Jangan Sampai Ada Pungli PTSL

PTSL merupakan program Kementerian ATR/BPN. Dalam SKB Tiga Menteri tertuang jelas biaya mengurus PTSL di Kaltim hanya sebesar Rp 250 ribu. Namun dugaan pungli PTSL sejauh ini tidak terjadi di Balikpapan.

Anggota Komisi I DPRD Balikpapan Muhammad Najib mengatakan, pelaksanaan PTSL terpantau aman di Kota Minyak. Menurutnya ini tidak terlepas karena sosialisasi PTSL yang sudah cukup jelas kepada masyarakat.

“Saya melihat melalui rapat koordinasi RT. Mereka sampaikan kepada warga memang ada biaya retribusi, tapi untuk beberapa keperluan pribadi,” katanya. Sejauh ini, pihaknya belum pernah menerima laporan warga soal kasus serupa tersebut.

Najib berharap jangan sampai terjadi temuan pungli PTSL di Balikpapan. Jika memang ada komentar warga yang kabarnya mengeluarkan biaya selama mengurus PTSL. Menurutnya masih perlu konfirmasi dahulu.

Sebelumnya dalam sosialisasi telah disampaikan akan ada retribusi yang ditanggung pemohon PTSL. Misal kebutuhan administrasi materai dan keperluan dokumen. Hingga pengukuran patok batas lahan.

“Jangan sampai ada salah paham, siapa yang membuatkan patok dan diminta bayar karena ada yang mengkoordinir. Tapi mungkin tidak tersampaikan dan akhirnya dianggap pungli,” bebernya.

Apabila warga melihat dugaan pungli PTSL, maka harus berani melapor. Pihaknya membuka ruang bagi siapa saja yang mau melapor. “Tapi belum ada laporan, selama ini yang masuk lebih banyak terkait sengketa lahan,” ungkapnya.

Kemudian persoalan kepemilikan tanah yang ternyata masuk kawasan hutan kota hingga buffer zone. Jadi soal peraturan zona wilayah. Sementara itu, dia turut mendukung program PTSL sebagai upaya pemerintah melakukan percepatan.

Tujuannya agar masyarakat memiliki hak tanah yang jelas. Apalagi turut menyumbang pendapatan asli daerah (PAD). “Masyarakat yang berminat mengurus PTSL juga cukup banyak, makanya ada kuota per wilayah kecamatan,” tandasnya. (din)