Prokal.co - BALIKPAPAN – DPRD Balikpapan mengusulkan pembentukan raperda kedaruratan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3. Ini berkaca dari kejadian tumpahan minyak yang terjadi di Teluk Balikpapan.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono menuturkan, kejadian pada enam tahun ini menjadi latar belakang anggota legislatif menyusun raperda tersebut. Tujuannya agar ada payung hukum dalam menangani kedaruratan B3 dan limbah B3.
Serta bersentuhan dengan perusahan pengelola limbah B3 dan perusahaan pengelola migas. “Kami antisipasi pengelolaan limbah B3 dengan sistem tanggap darurat, pencegahan, mengurangi risiko, dan lainnya,” katanya.
Dia bercerita, kejadian tumpahan minyak di Teluk Balikpapan pada 2018 menimbulkan korban jiwa hingga ekosistem. “Maka kita segera atur juga. Apalagi memang ada di kawasan-kawasan industri yang memiliki limbah B3,” ucapnya.
Terutama bagaimana pengaturan pembuangan limbah B3. Budiono memberi contoh limbah medis termasuk berbahaya, maka perlu ada perusahaan yang menangani khusus B3 dan punya perizinan dalam bisnis tersebut.
Walau memang sudah ada perusahaan yang menangani khusus limbah B3 dan izin khususnya. “Pengumpulan sampai pemusnahan limbah B3 harus profesional karena berbahaya. Jadi perda ini lebih dalam lagi mengatur,” ujarnya.
Sementara itu, Setdakot Balikpapan Muhaimin mengatakan, pihaknya menyambut baik kedua raperda inisiatif DPRD Balikpapan. Baik raperda izin penyelenggaraan reklame dan raperda kedaruratan B3 dan limbah B3.
Misalnya untuk raperda kedaruratan B3 dan limbah B3. Pihaknya mendukung regulasi untuk mengatur masalah limbah B3 yang baik. “Artinya mudah-mudahan perda ini bisa diimplementasikan. Semua muaranya untuk kepentingan masyarakat,” tutupnya.
Ada pun paripurna ditutup dengan penandatangan berita acara pembicaraan tingkat I. Selanjutnya akan dikirim ke gubernur Kaltim untuk mendapat evaluasi. Setelah itu, baru bisa dilakukan rapat paripurna selanjutnya. (din)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
