Bupati Berau Sri Juniarsih Hadiri Musrenbang Kaltim, Usulkan Anggaran Rumah Sakit hingga Peningkatan Jalan

Bupati mengawal dan memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi untuk program prioritas guna mendorong percepatan pembangunan di Bumi Batiwakkal.

Beberapa program yang telah dilaksanakan Pemkab Berau dan juga pembangunan yang menjadi kewenangan provinsi Kaltim diusulkan langsung dalam pertemuan yang dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik, serta dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud, jajaran Forkopimda Kaltim, bupati, wali kota, serta para pemangku kepentingan di Benua Etam.

Beberapa program prioritas yang menjadi perhatian serius di antaranya dukungan anggaran kelanjutan pembangunan rumah sakit baru yang kini terus berprogres.

Lanjutan peningkatan jalan menuju pesisir selatan Berau yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Hingga usulan peningkatan sarana pendidikan, akses pariwisata dan kawasan sentra pertanian.

“Berau memiliki destinasi wisata unggulan yang tentu menjadi penyangga IKN (Ibu Kota Nusantara) sehingga aksesibilitas harus terus ditingkatkan, kami berharap dukungan dari Pemprov Kaltim,” ungkapnya.

Lebih lanjut Bupati Sri Juniarsih juga mengusulkan dukungan pengembangan perekonomian Berau. Dari program ekonomi kreatif masyarakat, pemenuhan sarana pertanian dan dukungan pemenuhan listrik perkampungan yang juga menjadi prioritas Pemkab Berau.

Dalam paparannya, bupati perempuan pertama di Bumi Batiwakkal ini juga menyampaikan target Pemkab Berau dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 mendatang.

Pertumbuhan ekononi ditarget 5,5 hingga 6 persen. Indek pembangunan manusia 77,57, hingga PDRB per kapita ditarget Rp 210,67 juta. “Ini target makro pembangunan daerah Kabupaten Berau dan berada di atas target yang ditetapkan di RPJMD,” jelasnya.

Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, saat membuka musrenbang penyusunan RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025, menjelaskan Pemprov Kaltim telah menetapkan target target pembangunan.

Khususnya berkenaan dengan pendapatan perkapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Peningkatan ekonomi dan daya saing daerah, peningkatan sumber daya manusia, maupun program penurunan gas rumah kaca yang diselaraskan dengan target nasional.

“Ke depan ekonomi Kaltim akan ditopang lapangan usaha manufaktur dan jasa dengan tetap mengedepankn pembangunan hijau,” ungkapnya.

Pelaksanaan Musrenbang ini juga mendengarkan pemaparan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan  Nasional dan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Di akhir kegiatan dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama oleh Pj Gubernur Kaltim bersama ketua DPRD Kaltim, bupati wali kota dan perwakilan dari lembaga terkait. (rn/prokopim/far)