DPRD Kutim Gelar Paripurna ke 21, Buka-Tutup Masa Sidang

Agenda itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim Joni, Sekretaris Dewan (Sekwan) Juliansyah, juga anggota DPRD. Tak hanya itu, Paripurna juga dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra), Poniso Suryo Renggono serta beberapa OPD juga tamu undangan lainnya.

Saat sambutan, Joni menyebut rapat ini dihadiri oleh 21 anggota DPRD Kutim yang secara resmi menandatangani agenda Penutupan Masa Persidangan ke-ll dan Pembukaan Masa Persidangan ke-Ill Tahun Sidang 2023/2024.

"Dengan didahului ucapan Bismillah, Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan ke-ll Tahun 2023/2024 dengan acara Penutupan Masa Persidangan ke-ll dan Pembukaan Masa Persidangan ke-Ill Tahun 2023/2024 saya nyatakan dibuka," ungkap ia.

Selanjutnya, agenda dilanjutkan dengan mendengarkan laporan dari
Sekretaris Dewan. Dan Ketua DPRD Kutim menyatakan bahwa seluruh rangkaian kegiatan DPRD Kutai Timur untuk masa sidang ke ll secara resmi ditutup, dan membuka masa sidang ke Ill tahun sidang 2023/2024.

"Dengan demikian, maka selesailah sudan agenda rapat paripurna kita pada hari ini," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan kepada semua anggota DPRD Kutim agar lebih produktif dan proaktif dalam menjalankan fungsi-fungsi DPRD, terutama pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah.

"Pengawasan terhadap kebijakan P
Pemerintah daerah harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Sebagai bentuk upaya mewujudkan mekanisme Check and Ballance dengan optimal," tegasnya.

Juliansyah menerangkan perihal pencapaian maupun kegiatan yang terlaksana pada masa sidang II. Dimana DPRD Kutim telah mengesahkan satu Perda mengenai Sapras dan Utilitas Umum Kawasan Perumahan Kutai Timur, yang berdasarkan pada Surat Keputusan Nomor 21/2023, tertanggal 17 Oktober 2023.

Adapun rujukan dibentuknya payung hukum tersebut didasarkan beberapa undang-undang. Di antaranya, Undang-undang Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.

Sementara rujukan lainnya yaitu, Undang-undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9/2009 tentang Pedoman Penyerahan PrasaranaPrasarana, Sarana, Utilitas, Perumahan dan Permukiman di Daerah.

Perda Penyerahan Sarana Prasarana (Sapras) dan Utilitas Umum Kawasan Perumahan, ke depannya diharapkan bisa menjadi payung hukum di masyarakat dan dijalankan sesuai aturan yang telah ditetapkan. (Adv/la)