Kaji Pembahasan Aset Daerah di IKN, Raup Muin: Harus Dibahas Secara Intensif

Prokal.co, PENAJAM- Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) Raup Muin mengungkapkan, bahwa proses pembahasan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU yang berada di area Ibu Kota Negara (IKN) baru masih terus berlangsung.

Menurutnya, terdapat beberapa aset yang diharapkan dapat dibahas secara intensif untuk dihibahkan kepada pemerintah pusat guna menunjang pengembangan IKN. Pengawasan ketat dan kerjasama yang terstruktur dengan pemerintah pusat dianggap vital dalam proses ini. Hal ini tidak hanya penting untuk kepentingan administratif, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun kepercayaan dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, yang akan sangat menentukan kesuksesan pembangunan IKN.

“Iya terkait aset kita di IKN itu masih dalam proses pembahasan karena ada yang diharapkan pemerintah pusat untuk dihibahkan untuk menunjang IKN,” ujar Raup Muin.

Dia menambahkan bahwa proses ini membutuhkan komunikasi intensif dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan isu seputar pengambilalihan aset oleh pemerintah pusat. Pendekatan yang inklusif dan partisipatif, yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan, diharapkan dapat mendorong proses yang lebih harmonis dan menghasilkan solusi yang berkelanjutan.
“Nah, ini yang masih selalu saja kita komunikasikan dengan berbagai pihak seperti apa penyelesaiannya, sehingga aset kita yang sudah sekian lama kita rawat tidak begitu saja diambil alih oleh pemerintah pusat,” terang Raup.

Politukus Partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya melakukan pendataan yang rinci mengenai aset-aset yang akan diambil alih. Permasalahan aset di kawasan IKN menjadi poin penting bagi PPU, mengingat daerah ini memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru.

“Iya memang itu harus dilakukan pendataan secara rinci kemudian ditentukan di mana saja dan apa saja aset yang mau diambil alih oleh pemerintah pusat dan mana yang akan menjadi aset Pemda PPU,” jelasnya.

Raup Muin menambahkan bahwa pembahasan ini terus berlangsung dan memerlukan koordinasi yang mendalam. Selain itu, Raup Muin menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses negosiasi aset dengan pemerintah pusat. Ini menandakan bahwa Pemda PPU tidak hanya fokus pada pelepasan aset tetapi juga pada potensi pemanfaatan aset yang masih akan tetap di bawah kontrol daerah.

“Kalau pembahasan secara mendalam dengan duduk bersama dengan pihak terkait itu sih sambil berjalan, karena objek dan aturannya sudah jelas sebenarnya. Tetapi, kalau tidak ada komunikasi memang ditakutkan ada aturan yang dilanggar terutama yang menjadi haknya Pemda PPU,” ungkapnya.

Menurut Raup, salah satu fokus saat ini adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang akan mengkaji usulan dari Pemda PPU terkait aset.

“Ini memang secepatnya akan dituntaskan. Ini sedang pembahasan dan pembentukan Pansus RTRW, nah itu yang kami akan coba dalami apa saja usulan dari Pemda PPU. Jangan sampai nanti bergeser-bergeser. Harus juga diperhatikan sentuhan langsungnya ke IKN, jangan sampai membuat spot yang membuat orang bingung untuk melakukan sesuatu yang sudah dikuasai IKN,” tutupnya.