Prokal.co, PENAJAM- Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Sujiati menyebutkan, perlunya melakukan langkah antisipatif terkait potensi perundungan di lingkungan sekolah. Dalam upayanya tersebut, dirinya rutin melakukan kunjungan ke berbagai sekolah di wilayah daerah pemilihannya.
"Saya biasanya melakukan sidak ke sekolah-sekolah, tetapi di wilayah dapil saya. Saya sering melakukan pengecekkan ke sekolah untuk menanyakan kepada guru-guru," ujarnya.
Dengan terus memantau dan melakukan intervensi preventif, diharapkan kasus-kasus perundungan dapat dicegah sejak dini. “Sehingga setiap siswa dapat belajar dan tumbuh dengan baik tanpa takut menjadi korban intimidasi atau kekerasan di sekolah,” jelasnya.
Dalam kunjungannya, Sujiati memastikan untuk berdialog dengan para guru dan staf sekolah guna memahami kondisi di lingkungan tersebut. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan dan keamanan para pelajar di daerahnya. "Tetapi syukurnya di lingkungan yang saya datangi belum ada kejadian perundungan. Kalau aduan juga saya belum dapatkan," tambah Sujiati.
Meskipun belum ada laporan konkret tentang perundungan, tindakan preventif Sujiati menunjukkan keseriusannya dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan para siswa. “Langkah-langkah seperti ini menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan perundungan sejak dini,” jelasnya.
Dalam konteks ini, peran anggota DPRD yang terlibat secara langsung dengan masyarakat setempat memiliki dampak yang signifikan. Dengan melakukan kunjungan dan berdialog secara rutin dengan pihak sekolah, mereka dapat menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dan upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif.
“Pentingnya pemantauan dan tindakan preventif tidak hanya berlaku di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat nasional,” ucapnya.
Sebagai respons terhadap masalah perundungan, perlu ada upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, implementasi kebijakan dan regulasi yang jelas tentang perlindungan terhadap korban perundungan juga menjadi hal yang penting.
“Dengan demikian, tidak hanya upaya pencegahan yang ditekankan, tetapi juga penegakan hukum terhadap pelaku perundungan untuk memastikan keadilan bagi korban,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan anggota DPRD yang aktif dalam mengawasi dan memantau lingkungan sekolah menjadi langkah penting dalam mencegah potensi perundungan. Langkah preventif seperti ini diharapkan dapat menjaga keamanan dan kesejahteraan siswa.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!