Prokal.co, SANGATTA - DPRD Kutai Timur (Kutim) melalui Fraksi Golkar menyampaikan pandangan umum (PU) terkait dua buah rencana peraturan daerah (Raperda) tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan serta rencana peraturan daerah tentang ketertiban umum, dalam Rapat Paripurna ke-23 di Gedung DPRD pada Selasa (14/5).
Dalam penyampaiannya Fraksi Golongan Karya itu menyampaikan terimakasih dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan kedua rancangan perda, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.
Adapun Penyampaiam pandangan umum Fraksi Golkar DPRD Kutim melalui Arang Jau mencakup beberapa point penting. Dia menyenut pandangan Fraksi Golongan Karya Terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran sangat penting.
"Bencana kebakaran merupakan peristiwa yang merugikan masyarakat, baik harta benda bahkan korban jiwa serta berdampak langsung terhadap lingkungan," ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga menyebut bahwa peristiwa kebakaran kerap terjadi di lingkungan padat penduduk, hal ini disebabkan antara lain karena faktor instalasi listrik yang tidak memenuhi standard, aktifitas masyarakat yang tidak aman seperti lalai menggunakan peralatan listrik, tindakan atau perbuatan dengan sengaja membakar lahan dan sebagainya.
"Maka dari itu peran pemerintah daerah sangat penting dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran, melalui edukasi terhadap masyarakat. Demikian juga dalam penanggulangan jika terjadi kebakaran harus dilakukan dengan cepat ,tepat dan terukur," tambahnya.
Kesiapsiagaan dan kecepatan dalam memadamkan kebakaran dapat menyelamatkan harta benda bahkan mencegah timbulnya korban jiwa. Penanggulangan Kebakaran dapat ditangani dengan tepat.
"Terlebih bila didukung oleh keakuratan peta situasi, sumber daya manusia yang terlatih, serta sarana dan prasarana yang memadai," ungkap dia melanjutkan.
Ia pun menyampaikan bahwa pemerintah daerah hendaknya memperbarui mapping atau pemetaan kerawanan bencana
kebakaran dan menyusun rencana penanggulangan bahaya kebakaran secara akurat dan periodik.
Menurutnya, pelaksanaan penganggulangan kebakaran sudah menjadi urusan wajib pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Selanjutnya Fraksi Golongan karya memberikan saran dan masukan terkait ranperda Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam beberapa poin.
"Dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat hendaknya disosialisasikan, tidak hanya di masyarakat kota kabupaten saja, namun sosialisasi dilaksanakan setiap kecamatan hingga tingkat desa. Upaya sosialisasi dan edukasi dapat bersinergi dengan instansi lain agar lebih masif dengan menggunakan platform media sosial," bebernya.
Kesigapan dan kecepatan dalam menanggulangi bahaya kebakaran, kata dia, harus didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup dan layak, sumber daya manusia yang terlatih serta kepastian perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14/2018 tentang Standard Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12/2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah.
"Dimana Kabupaten Kutai Timur mengalami pertambahan penduduk cukup pesat," imbuh ia.
Berdasarkan statistik, lanjutnya, jumlah penduduk Kutim pada 2023 mencapai 427,19 ribu jiwa, yang mengalami kenaikan sebesar 1 persen dari 424,34 ribu jiwa tahun 2020. Dengan jumlah terbesar pada Kecamatan Sangatta Utara, Bengalon, Kongbeng serta Sangatta Selatan.
"Laju pertumbuhan ekonomi di Kutim menunjukan kenaikan cukup signifikan, yakni sebesar 7,719 persen, kemudian pada 2023 naik menjadi 2,135 persen dari 5,584 persen pada 2022," ucapnya.
Jumlah penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian serta urbanisasi. Kemudian salah satu faktor urbanisasi adalah daya tarik pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi tingkat urbanisasi masyarakat.
"Sebagai konsekuensi dampak pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi maka timbul masalah sosial masyarakat yang semakin kompleks," ucapnya.
Untuk itu keberadaan hukum dalam masyarakat hususnya Perda Ketertiban Umum yang bersifat mengatur (Regulerend) dan memaksa (force) serta penegakan hukum (enforcement) sangat diperlukan guna menjamin ketertiban, keamanan serta keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.
Ia menerangkan, Fraksi Golongan Karya memberikan catatan dan masukan pada rencana rapendra ketertiban umum dalam beberapa point.
"Pertama keberadaan pasar tumpah khususnya di area Sangatta Utara yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah agar menjadi perhatian Pemerintah Daerah dengan menyusun alternatif penyelesaian masalah dan tetap mengedepankan humanis dan berkeadilan," ungkap dia.
Dalam poin kedua, Pemerintah Daerah melalui Satuan Pamong Praja diminta untuk meningkatkan Pengawasan Fasilitas umum dari perbuatan asusila, penyalahgunaan obat psikotropika dan narkotika oleh kalangan remaja dan masyarakat umum.
Ketiga, Perda Ketertiban Umum merupakan alat kontrol sosial di masyarakat maka untuk mewujudkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi hukum terhadap masyarakat.
Sehingga pada penyampaiannya Fraksi Golongan Karya menyatakan dukungan dan dorongan untuk segera dilakukan tahapan pembahasan bersama pemerinrah daerah hingga pengesahan terhadap dua raperda tersebut.
Selanjutnya terhadap raperda itu, maka Fraksi Golongan Karya mendukung dan mendorong untuk segera dilakukan tahapan pembahasan bersama Pemerintah Daerah hingga persetujuan dan pengesahan terhadap kedua rancangan peraturan daerah tersebut.
"Semoga masukan dan saran yang telah kami sampaikan dapat menjadi masukan konstruktif kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi melayani masyarakat," harap dia. (la/adv/pro15/mey)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!