Penuhi Kebutuhan Masyarakat, Pemkab Kukar Canangkan Program Data Kelurahan/Desa Presisi

Untuk menggandeng Fakultas Ekologi Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam meluncurkan pertemuan program Data Desa/Kelurahan Presisi, Jumat (17/5) di Gedung Bappeda Kukar. Dengan mengundang 104 Lurah dan Kepala Desa (Kades) serta Camat.

Kepala DPMD Kukar Arianto mengatakan pertemuan ini merupakan tindaklanjut pertemuan Bupati Edi Damansyah bersama Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik.

Yang sepakat bekerjasama untuk program Data Desa/Kelurahan Presisi yang sudah duluan dilaksanakan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Dengan kegiatan hari ini, menjadi tahapan awal program ini dengan pemaparan dari IPB, pengukuhan enumerator serta diskusi dengan para Kades, Lurah dan Camat.

“Jadi di tahun 2024 ini kita menetapkan 104 desa dan kelurahan sebagai lokus program ini. Mereka mendapat dukungan anggaran dari Pemprov Kaltim melalui anggaran murni. Kemudian sisa desa dan kelurahan akan dipenuhi di akhir tahun 2024,” jelas Arianto.

Nantinya, program ini akan berupa bantuan dari IPB yang memiliki enumerator. Yang merupakan petugas tim survey untuk pengumpulan data di lapangan.

Mereka akan membantu Pemkab Kukar dalam mengumpulkan data di desa dan kelurahan, untuk kemudian mengklarifikasi datanya.

Nantinya, data-data ini akan berkesinambungan dengan program-program pemerintah. Terhadap penanganan kemiskinan serta pengentasan stunting.

Arianto mengatakan data kelurahan dan desa presisi ini akan menjadi tumpuan Pemkab Kukar terhadap pendataan.

Oleh karena itu, saat ada data dari pihak berwenang terhadap penanganan kemiskinan atau stunting.

Maka Pemkab Kukar memiliki pegangan data presisi ini, yang dapat dibandingkan dengan data lain. Karena, data presisi ini terdata secara real time.

Dan Arianto pastikan, Pemkab Kukar bersama Pemprov Kaltim dan IPB akan terus memenuhi data ini ke 193 desa dan 44 kelurahan di 20 kecamatan Kukar.

“Insya Allah akhir tahun 2024 ini seluruh 247 kelurahan dan desa sudah terpenuhi data presisinya,” tutup Arianto.

Sementara itu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan pendataan kelurahan desa dan kelurahan ini merupakan program penting.

Ia menyebut, hampir 70 persen data penerima bantuan jaminan sosial dan kesehatan di salah satu daerah Kaltim meleset.

Ada sekitar 100 ribu jiwa yang mendapat bantuan jaminan sosial dan kesehatan dari Pemprov Kaltim.

Dan sekitar tujuh ribu dari pemerintah daerah. Jika data tidak sesuai, penerima manfaat tidak tepat sasaran. Dengan program data presisi ini diharapkan dapat membantu memenuhi hak masyarakat.

“Di Kaltim ini penanganan stunting rendah, padahal banyak upaya kami. Namun karena tidak akuratnya data ini, kami belum bisa menjawab. Kami ingin data-data ini tepat sasaran dan sinkron dengan data pusat, ini penting. Melalui data presisi ini Insya Allah kita dapat memenuhi keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Mereka yang berhak mendapatkan haknya, dapat. Dan mereka yang memiliki kewajiban, memenuhinya. Saya berharap Kukar bisa membuat data presisi ini sebagai instrumen pemenuhannya,” tegas Akmal. (adv/moe)