Pendalaman Raperda KSTR, Ikuti Peraturan Pemerintah

Ketua Bapemperda Andi Arif Agung mengatakan, tentu sebelum akhirnya raperda ini disahkan maka pihaknya perlu diskusi lebih lanjut. Maka Bapemperda menggelar rapat dengar pendapat mengenai reperda KSTR, Senin (20/5).

“Karena konsepnya pengaturan, bukan pelarangan. Kenapa mengatur bukan melarang total karena rokok memberi sumbangsih cukai rokok,” katanya. Pendalaman dan diskusi salah satunya melibatkan pelaku usaha yang nanti terdampak dari raperda KSTR.

“Bagaimana pun rokok barang legal dan sesuai prinsip lex superior derogat legi inferior, tidak boleh peraturan turunan melanggar peraturan di atasnya,” tuturnya. Raperda KSTR menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.

Isinya tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. “Bapemperda berhak melakukan pendalaman apabila dihadapkan situasi belum pasti. Jangan sampai peraturan ini mandul,” ucapnya.

Teknisnya dalam raperda KSTR terdapat kriteria kawasan terlarang. Baik aktivitas merokok, menjual, dan promosi iklan rokok. Namun ada pula kawasan dikecualikan. Ini juga menyesuaikan PP Nomor 109 Tahun 2012.

“Raperda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Begitu juga dengan daya ikat di masyarakat. Ingat ini bukan perda yang setiap saat harus diubah,” ujarnya. Bukan hanya perokok, namun berkaitan dengan berbagai hal.

Seperti pelaku usaha reklame, aktivitas penjualan rokok, iklan, hingga sanksi. Dia menegaskan, raperda KSTR harus dibahas secara utuh. Bukan hanya pengaturan iklan rokok, melainkan seluruh aktivitas menyesuaikan dengan peraturan di atasnya.

“Proses penyusunan raperda KSTR sekarang sudah selesai pembahasan tingkat pertama. Namun kami Bapemperda merasa butuh pendalaman lagi,” tutupnya. Sembari menunggu tahapan selanjutnya dan sebelum pengesahan. (din/adv/pro)