Prokal.co - TANJUNG REDEB – Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kabupaten Berau terus meningkat tiap tahunnya. Tahun ini ADK sebesar Rp 463 miliar dialokasikan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, untuk 100 kampung yang ada di Bumi Batiwakkal. Bahkan, anggaran itu melebihi 10 persen anggaran yang dimiliki DPMK Berau.
Bupati Berau, Sri Juniarsih berpesan agar kepala kampung dapat memaksimalkan ADK untuk melayani masyarakat. Apalagi dana RT yang sebelumnya dibebankan pada ADK kini dikeluarkan, dan menjadi Bantuan Keuangan (Bankeu) Kabupaten Berau.
“Itu dilakukan supaya kepala kampung lebih leluasa dalam mengelola keuangan, di samping merealisasikan program turunan Pemkab Berau,” ujarnya.
Lanjutnya, apa yang menjadi keluhan masyarakat terkait BLT yang tidak maksimal disalurkan kepada yang berhak ataupun uang kematian yang tidak disalurkan. Bisa lebih dioptimalkan dengan adanya peningkatan ADK tahun ini.
“Tapi harus taat pada kebijakan yang berlaku. Pelajari, konsultasikan, dan koordinasikan hal yang dianggap perlu dengan berbagai pihak,” katanya.
Sementara itu Kepala DPMK Berau Tenteram Rahayu menyebut, pada tahun 2022 ADK sebesar Rp 297,2 miliar meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp 386,5 miliar. Dan tahun ini, kembali meningkat menjadi Rp 463 miliar.
Di tahun ini pula ada 47 kampung yang mendapatkan anggaran lebih dari Rp 2 miliar. Di antaranya, 43 kampung mengelola dana lebih dari Rp 3 miliar, 8 kampung mengelola lebih dari Rp 4 miliar, 1 kampung mengelola lebih dari Rp 5 miliar, dan 1 kampung mengelola lebih dari Rp 6 miliar.
Karenanya, pihaknya meminta kepada seluruh kepala kampung agar mampu menjadi pemimpin yang dapat mewujudkan kampung sebagai subjek pembangunan. Selain diperlukan profil kepala kampung yang memiliki leadership yang baik dan mampu berkomunikasi dengan masyarakat yang dipimpin.
“Dan menggali potensi kampung untuk mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Selain peningkatan ADK, ada 77 kampung di Berau yang dapat bantuan dana karbon dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Serta 21 kampung mengelola Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR). Meski tidak menyebutkan nominalnya, dengan anggaran itu, pemerintah kampung diharapkan Tenteram, dapat menciptakan wilayah kerjanya secara sejahtera dan mandiri.
“Kita tidak mengharapkan bahwa dana desa merupakan beban, karena sekarang memang harus dikelola secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel,” ungkapnya. (*/aja/adv/far)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
