Prokal.co, SANGATTA - Permasalahan pengembalian mobil dinas (mobdin) pasca pensiun bagi para pegawai kerap kali diabaikan. Sejumlah oknum bahkan enggan mengembalikan pada pemerintah dan masih menggunakan secara pribadi.
Hal tersebut disayangkan oleh Ketua Komisi B DPRD Kutai Timur (Kutim) Hepnie Armansyah. Ia menekankan bahwa kendaraan dinas yang digunakan oleh pejabat dan pegawai pemerintah daerah harus dikembalikan saat sudah pensiun atau purnatugas.
Politisi PPP itu mengaku akan memanggil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim untuk meminta data kendaraan dinas yang masih digunakan oleh mantan pejabat daerah.
“Sejauh ini saya masih belum mendapat informasi berapa banyak aset kendaraan dinas yang masih dimanfaatkan oleh mantan pegawai Pemda. Sekarang ini saya masih minta dan menunggu data dari BPKAD," ujarnya pada Senin (3/5) kemarin.
Dirinya menegaskan bahwa Komisi B DPRD Kutim berencana menyampaikan jumlah kendaraan dinas yang belum dikembalikan oleh pegawai yang sudah purnatugas. Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan agar kendaraan dinas yang masih digunakan oleh para pensiunan segera dikembalikan secepatnya.
"Itu kan membuktikan bahwa tindakan mereka merupakan etika yang baik. Untuk itu kami meminta segera menertibkan kendaraan dinas yang masih digunakan oleh pegawai purnatugas," tegasnya.
Dia juga mengusulkan agar pemerintah daerah segera melakukan pelelangan cepat untuk kendaraan dinas yang tidak lagi digunakan. Pasalnya, lanjut ia, bahwa jika langkah ini tidak diambil, nilai ekonomis kendaraan dinas dapat turun, menyebabkan kerugian bagi pemerintah.
“Sebenarnya kalau semakin lama akan sangat sayang. Karena harganya akan semakin turun. Saya lihat saat ini banyak sekali kendaraan dinas yang dibiarkan begitu saja, saya meminta agar pemerintah bisa melelangnya segera," pinta Hepnie. (la27/adv/pro4/jun)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!