Prokal.co, SANGATTA - Hingga saat ini masih banyak progres pekerjaan proyek Multiyears Contract (MYC) yang tidak rampung. Hal itu membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dianggap tidak mampu menyerap anggaran. Hingga kembali memicu Silpa.
Kurangnya penyerapan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan yang masuk dalam skema MYC, berdampak pada pembangunan yang belum bisa sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.
Sebanyak 24 proyek MYC di Kutim, tidam ada satupun yang rampung pengerjaannya hingga Juni 2024 ini. Hal ini diperparah dengan batalnya dua proyek tahun jamak yakni Masjid Attaubah dan Pasar Sangatta Selatan.
Puluhan paket pekerjaan yang bernilai miliaran rupiah itu sejatinya mulai dikerjakan sejak 2023 lalu. Dengan total anggaran mencapai Rp 4,483 triliun, tidak sedikit jumlah proyek yang progresnya bahkan belum mencapai 50 persen. Ditambah dengan minimnya kesiapan kontraktor atau pihak ketiga yang belum memenuhi syarat seperti pengadaan batching plant, mobilisasi alat berat hingga memastikan material konstruksi tersedia.
Kendala ini disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Joni. Ia mengatakan perusahaan yang mengerjakan proyek MYC tersebut sampai detik bisa disebut masih berhutang ke pemerintah Kutim.
“Kenapa saya katakan perusahaan atau kontraktor ini berhutang ke pemerintah, karena mereka sudah banyak mengambil uang untuk pekerjaan. Namun progres pekerjaannya masih kurang,” jelas ia pada Kamis (6/6).
Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu mengungkapkan pihaknya akan melakukan sidak atau kunjungan langsung ke semua lokasi proyek MYC. Agenda ini dimaksud untuk melihat langsung progres serta kondisi lapangan.
Selain itu, pihaknya juga akan memanggil sejumlah dinas terkait dalam waktu dekat. Jelang perumusan rancangan APBD Perubahan tahun 2024, DPRD Kutim berniat memastikan anggaran yang akan dirancang kemudian berdasarkan kondisi riil proyek-proyek tersebut.
“Kalau pemerintah masih memaksa untuk minta anggaran, kita akan buatkan perjanjian. Karena kalau ini tidak diselesaikan, pasti ada yang dirugikan, yang rugi pasti pemerintah sendiri, berimbas pada masyarakat juga,” tegasnya.
Untuk diketahui, kontrak multiyears dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah adalah kontrak yang dilakukan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun atau lebih dari satu tahun anggaran. (la/ADV/pro7/jun)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!