Aturan Baru, Joni Pastikan Sosialisasi Perda Dilakukan Sebelum Disahkan

Ia menyebut saat ini upaya untuk mensosialisasikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mesti dilaksanakan sebelum disahkan menjadi Perda. Dia juga membeberkan perbedaan proses sosialisasi perda saat ini dibandingkan dengan mekanisme di masa lalu.

"Menjalankan sosialisasi sekarang ini harus direncanakan sejak awal.
Dulu kita sosialisasikan Perda yang sudah jadi. Sekarang, kita sosialisasikan Perda yang belum jadi dancbaru mau digarap. Kita sosialisasikan terlebih dahulu, jika sudah memenuhi syarat baru kita sahkan,” jelas Politisi PPP ini.

Dirinya menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses ini sangat penting. Pasalnya, hal tersebut sudah menjadi syarat mutlak salam pembentukkan Raperda menjadi Perda.

“Keterlibatan masyarakat merupakan hal yang wajib, karena masih bersifat rancangan. Masukan dari masyarakat sangat diperlukan untuk menyempurnakan perda yang akan digolkan,” tambah Joni.

Sebab, lanjut ia, dengan melibatkan masyarakat sejak awal, Joni berharap perda yang dihasilkan nanti benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

“Jadi nanti tidak ada lagi yang namanya tidak melibatkan masyarakat. Sebelum raperda disahkan, masyarakat sudah tahu bahwa sudah ada raperda itu karena kita sudah bahas bersama dengan masyarakat sebelumnya,” ujarnya.

Proses ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Raperda yang dibutuhkan rakyat.

“Dengan sosialisasi terlebih dahulu, kita berharap masyarakat lebih paham dan mendukung upaya kita dalam mendorong disahkannya Perda. Pastinya, kami juga berkomitmen untuk terus mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembuatan peraturan daerah. Dengan demikian, diharapkan perda yang dihasilkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas," pungkasnya. (la44/adv/pro8/jun)