DPMK Berau Imbau Pemerintah Kampung Segera Laksanakan Rembuk Tengkes

Prokal.co, TANJUNG REDEB - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau Tenteram Rahayu, mendorong pemerintah kampung di 100 kampung yang ada di Berau, segera melaksanakan rembuk tengkes (stunting) tingkat kampung.

“Segera ya, itu memang harus segera dilaksanakan,” ungkapnya.

Tahun ini, khususnya di semester pertama, Tenterem mengatakan baru 10 kampung melaksanakan rembuk tengkes. Di lain sisi, seluruh kampung harus segera melaksanakan rembuk stunting hingga batas Juni tahun ini.

“Ini baru 10 kampung, semester ini harus sudah 100 kampung,” ujarnya.

Padahal, seharusnya hal itu bisa segera rampung untuk 100 kampung. Sebab, pada dasarnya rembuk adalah melakukan musyawarah. Artinya, pemerintah kampung melakukan musyawarah bersama membahas penanganan stunting di masing-masing kampung.

“Memang kendalanya ada yang sibuk dan sebagainya, padahal ini kan hanya musyawarah,” ungkapnya.

Dirinya optimistis tahun ini 100 kampung dapat melaksanakan rembuk stunting di semester pertama tahun ini.

Pelaksanaan rembuk stunting ini diwajibkan bagi setiap kampung. Sehingga program-program penanganan stunting serta keluhan penanganan stunting bisa tersampaikan atau terhimpun melalui rembuk stunting ini.

Tenteram menyebut pada 2023 yang lalu, banyak kampung tidak melaksanakan rembuk stunting sebagai langkah strategis upaya pengentasan tengkes di Berau.

“Kita targetkan tahun ini seluruh kampung bisa melaksanakan rembuk stunting itu,” terangnya.

Hal ini, ditegaskan semestinya harus dilaksanakan dalam kondisi terdapat ataupun tidak terdapat kasus stunting di kampung tersebut. Rembuk stunting sendiri tak hanya berbicara penanganan, namun juga upaya preventif menanggulanginya.

“Ada ataupun tidak ada, kampung (harus) melakukannya,” tegasnya.

Dirinya menerangkan, beberapa kampung atau sejumlah 43 kampung yang tak melaksanakan rembuk stunting tahun lalu, beralasan bahwa di kampung mereka tidak ada kasus stunting hingga ketiadaan anggaran pelaksanaan. Hal ini pun menuai respons Tenteram untuk memantau pelaksanaaan hal tersebut lebih ketat kembali.

Hal ini pun dikatakan sebagai langkah deteksi untuk mengurangi kasus tengkes. Meskipun nantinya nihil kasus stunting, Tenteram menegaskan kegiatan tersebut bisa mendata perempuan hamil yang nantinya bisa diambil langkah-langkah teknis pencegahan.

“Pencegahan itu kan dari 1.000 hari kehamilan,” terangnya.

Kekeliruan kerap terjadi lantaran sebagian masuarakat merasa bahwa mereka sudah memantau tumbuh kenbang buah hati dengan kontrol rutin ke dokter, demikian menurut Tenteram, tetap harus dilaporkan ke Posyandu setempat agar datanya bisa bisa terjangkau dan terpantau.

“Meski rutin kontrol, terap harus laporan,” pungkasnya. (sen/adv/far)