Pansus III DPRD PPU Gelar Rapat Pembahasan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah

Anggota Pansus III DPRD PPU Thohiron menyebutkan, Perda tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Jadi memang kabupaten atau kota mestinya semuanya harus memiliki perda turunan tersebut,” katanya ditemui di Kantor DPRD PPU, Selasa (14/5).

Sebab, lanjutnya, ada beberapa nomenklatur dan lainnya yang berubah. Sehingga pihak Pansus III melakukan pembahasan tersebut bersama istansi terkait pemerintah PPU.

“Rencana tahun ini harus rampung. In sya allah Juni selesai,” ujarnya.

Dirinya berharap dari hasil rapat tersebut dengan saran dan masukan yang akan disampaikan dan dibahas dapat segera tuntaskan.

“Sehingga nantinya Raperda tersebut dapat menjadi Raperda yang berkualitas,” jelasnya.

Diketahui, Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan turunan dari PP No 12 Tahun 2019 tersebut mengatur lingkup keuangan daerah. Meliputi pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain. Serta kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Selain itu, dalam PP tersebut juga mengatur mengenai pengelola keuangan daerah, APBD, penyusunan Rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, laporan realisasi, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, Badan Layanan Umum Daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, hingga pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. (ami)