Komitmen Tahun Depan Alokasi Anggaran Pengamanan Pasar Pandansari

Komisi II DPRD Balikpapan menyadari Pasar Pandansari memiliki permasalahan begitu kompleks. Ini tak bisa hanya ditangani oleh satu OPD. Namun harus berkoordinasi dan sinergi antar instansi.

“Termasuk DPRD Balikpapan sebagai bentuk pengawasan,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan Ali Munsjir Halim. Dia menjelaskan, pihaknya telah memberikan dukungan dalam bentuk budgeting atau pemberian alokasi anggaran.

Khususnya untuk kebutuhan operasional pengamanan. Mengingat Pasar Pandansari akan mendapat pengamanan mulai 26 Juli hingga 31 Desember. Ada tim terpadu yang melakukan pengamanan.

“Anggaran berada di Satpol PP dan sudah ada rinciannya kebutuhan pengamanan untuk apa saja,” ucapnya. Selain itu, DPRD Balikpapan siap berkomitmen untuk memasukkan kebutuhan anggaran pengamanan pada pembahasan APBD Murni 2025.

Ali menjelaskan, pengamanan fasum dan fasos di Pasar Pandansari ini dilakukan sepanjang 2025. Semua demi menjaga fasum dan fasos yang bebas dari PKL. Komisi II menyadari, pengawasan paska penertiban menjadi hal penting dan kunci keberhasilan penertiban.

Rencananya saat penertiban, pihaknya akan mengajak seluruh OPD terlibat sesuai tupoksi masing-masing. “Termasuk anggota dewan hadir memberi dukungan moral dan bentuk pengawasan,” sebutnya.

Dia mengusulkan, Pemkot Balikpapan juga harus memikirkan desain ulang Pasar Pandansari. Sebab kini yang menjadi pekerjaan utama bagaimana pembeli mau berbelanja hingga lantai dua dan lantai tiga pasar.

Sehingga seluruh area pasar berfungsi optimal. “Bagaimana ada sirkulasi orang bisa naik turun dengan mudah. Dalam konsep saya agar pasar basah di lantai 3, lantai 2 kelontongan, lantai 1 seperti ruko,” sebutnya.

Ali berharap, Pemkot Balikpapan melalui OPD terkait bisa melaksanakan hal tersebut. RDP diikuti Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Satpol PP, Polsek Balikpapan Barat, Danramil Balikpapan Barat, hingga camat Balikpapan Barat. (din)