Raperda Pengarusutamaan Gender Bisa Jadi Payung Hukum

Diungkapkan oleh Anggota DPRD Kutim Yan, yang turut serta dalam rombongan itu mengatakan kunjungan kerja itu dilaksanakan selama dua hari.

Agenda ini bertujuan untuk mendapatkan informasi, sekaligus referensi terkait Perda yang diketahui, sudah diterapkan lebih dahulu di kota tersebut.

"Diantara masukan yang kami terima, yakni terkait pentingnya penekanan dalam penggunaan APBD di dalam kegiatan dan program yang akan dilaksanakan, agar tidak ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan," ungkapnya.

Selama kunjungan kerja tersebut, dirinya bersama kelima anggota Pansus lainnya, termasuk perwakilan dari DPPA Kutim, mengaku mendapatkan informasi yang cukup banyak dan bisa menjadi salah satu rujukan yang dapat diterapkan dalam Raperda yang baru saja disosialisasikan kepada masyarakat tersebut.

Seperti diketahui, Pansus ini baru-baru saja melakukan sosialisasi di Kecamatan Sangkulirang. Sehingga, saat ini Raperda itu sudah masuk ke tahap finalisasi.

Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat ini berharap, nantinya dalam setiap proses pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, mampu mengakomodir dan membagi secara adil kontribusi yang diberikan, baik kepada kaum laki-laki dan perempuan.

"Raperda ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada kaum perempuan saja, namun juga memberikan payung
hukum untuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan," ungkap Yan.

Sebelumnya, anggota pansus Pengarustamaan Gender, Fitriyani juga menggantungkan banyak harap pada Raperda ini. Ia menginginkan kesetaraan gender dapat segera direalisasikan agar mampu melindungi kaum wanita di kabupaten ini.

Saya harap Raperda ini bisa menjadi tonggak untuk menguatkan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, khususnya kaum perempuan," tutupnya. (ADV/la5/jul)