PRokal.co, Pemerintahan Indonesia terus mendorong penggunaan transaksi non tunai (Elektronifikasi) kepada Pemerintah Kota/Kabupaten. Hal itu, menjadi inisiatif Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan untuk mengembangkan transaksi non tunai di Kota Beriman.
Elektronifikasi merupakan bagian dari implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digagas Pemerintah Pusat. Transasksi non tunai ini tentu memberi kemudahan, kenyamanan, keamanan dalam transaksi serta meningkatkan dan memperluas akses pembayaran. Selain itu elektronifikasi menciptakan transparansi dan governance bagi pemerintah, sehingga sangat bermanfaat bagi efisiensi perekonomian bangsa.
Tidak ingin ketinggalan BPPDRD Kota Balikpapan telah menyediakan beberapa cara pembayaran non tunai. Perubahan prilaku pembayaran pun dirasa. Seperti pembayaran pajak yang dulunya harus antre ke kantor, sekarang dari mana saja sudah bisa membayar.
Hal itu disampaikan, Kepala BPPDRD Balikpapan Idham. Menurutnya, Elektronifikasi sangat berimbas kepada cara kerja Dinas yang ia pimpin. “Mulai dari antrean, sekarang sudah sepi. Kalau dulu satu hari saja bisa ratusan orang datang. Itu membuat masyarakat jadi malas datang bahkan bisa membuat enggan membayar,” katanya ditemui diruang kerjanya, Jumat (19/7).
“Dengan kemudahan yang diberi, sangat membantu kami dan masyarakat. Sekarang dari ponsel pintar mereka sudah bisa membayar pajak. Kami terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Pembayaran non tunai, sudah pihaknya mulai sejak 2019 silam. Namun, baru satu tahun kebelakang, BPPRD melakukan penyempurnaan melalui satu aplikasi e-payment atau melalui website https://bppdrd.balikpapan.go.id. Pembayaran nantinya bisa dilakukan melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan virtual acount Bankaltimtara.
“Semua pajak atau total 11 pajak yang kami kelola sudaj dalam satu aplikasi ini. Selain menggunakan aplikasi, pembayaran bisa melalui aplikasi mobile Bankaltimtara ,Indomaret, aplikasi Gojek, dan Tokopedia. Namun, pembayaran masih hanya untuk Pajak Bumi dan Bangunan. Hanya mobile Bankaltimtara yang sudah bisa 11 pajak,” ujar Idham.
Layanan pembayaran itu mencakup 11 jenis pajak seperti pajak hotel, restoran, reklame, parkir, penerangan jalan, mineral batuan, pajak burung walet, PBB dan BPHTB.
Satu tahun berjalan, ia mengaku sudah cukup keliatan progres pembayaran melalui non tunai. Terlihat dari jumlah antrean. Dalam satu hari, sekarang tidak sampai tiga digit antrean untuk pelayanan pembayaran.
Melalui kemudahan ini, pihaknya juga dapat mencetak pertumbuhan siginfikan untuk penerimaan daerah. Tercermin dari realisasi khususnya pajak restoran sudah lebih dari 100 persen. Kemudahan benar dirasakan, pasalnya, pembayaran pajak restoran ini setiap bulan.
Jadi, memudahan juga bagi wajib pajak, mereka tinggal duduk membayar melalui kanal yang disediakan. “Laporan mereka juga sudah tersistem di data kami, jadi tiap bulan kami menerima laporan kemudian memberikan tagihan. Jika menunggak juga pasti kelihatan,” imbuhnya.
“Layanan digital yang kami kembangkan ini tentu tidak mulus, banyak hambatan. Saya rasa, sampai saat ini kami belum bisa 100 persen dalam pembayaran digital, mungkin masih sekitar 60 persen. Apalagi yang untuk orang tua kebanyakan masih bayar datang ke kantor tidak menggunakan layanan digital. Mayoritas penggunakan layanan digital untuk membayar pajak diusia produktif sampai 40-tahunan,” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya masih butuh sosialisasi lebih masif dan akurat kepada wajib pajak. Tidak mudah merubah prilaku masyarakat dari konvensional menuju digital.
“Dari kami, dengan digitalisasi ini memudahan kami melakukan pendataan dan monitoring kepada para wajib pajak. Bukti bayar, juga bisa mereka terima dan simpan, jadi jika terjadi kendala bisa melaporkan saja. Keuntungan pembayaran digital ini mulai dari proses cepat, fleksibel, dan tentunya penting yakni transparan,” terang Idham.
Apa yang dilakukan ini, juga mendukung Balikpapan menuju Smart City. “Ke depan, trobosan kanal digital akan terus kami lakukan. Kami juga akan mengevaluasi sistem pembayaran non tunai yang kami terapkan. Apa saja yang harus kami perbaiki dan kembangkan,” katanya.
Sebagai informasi, target Pendapatan Asli Daerah Balikpapan tahun ini mencapai Rp 1,1 triliun. Dengan digitalisasi pembayaran, diharapkan mampu membantu Pemkot Balikpapan merealisasikan target, sehingga pembangunan dapat bergerak lebih masif lagi.
Salah satu wajib pajak di bidang pajak restoran, Wawan mengatakan, sekarang ia sangat mudah melakukan pembayaran pajak restoran tiap bulannya. “Hanya lewat smartphone, kita tinggal buka e-payment atau melalui website https://bppdrd.balikpapan.go.id lalu pilih pembayaran pajak yang akan kita bayar. Pilihan pembayaran biasa saya menggunakan QRIS, sudah tinggal scan lalu bayar. Tidak usah repot datang, antre, dan lainnya itu cukup menghabiskan waktu. Sekarang sangat efisien,” ungkap pemilik kedai Kopi Ruang Hati ini.
Terpisah, saat kunjungannya ke Kaltim Post beberapa waktu lalu, Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Balikpapan Robi Ariadi mengatakan, BI Balikpapan ingin mendorong pihak pemerintah daerah untuk bisa menerapkan pembayaran berbasis digital.
“Kami berharap program ini bisa meningkat transaksi non tunai hingga mencapai target yang diinginkan. Khususnya Kota Balikpapan, transksi non tunai cukup masif. Bahkan mulai dari pembayaran di merchant hingga pemerintah. Kami optimistis bisa mencapai target kami. Sejauh ini masyarakat sudah sangat familier dengan sistem pembayaran cashless ini,” katanya
Robi berharap masyarakat khususnya pemerintah daerah, dapat lebih inovatif dengan menggunakan transaksi non tunai. “Terutama untuk pembayaran pajak, retribusi pasar, dan retribusi parkir. Selain lebih aman, ini juga bisa meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) kita,” tutupnya.(aji)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
