Komisi II Pantau Penertiban Pasar Pandansari

Dalam kesempatan tersebut, hampir seluruh anggota Komisi II turut hadir melihat proses penertiban yang menyasar zona 1 terlebih dahulu. Meski saat berinteraksi dengan pedagang sempat diwarnai ketegangan.

Terutama PKL yang berada di luar pagar Pasar Pandansari merasa tidak terima dengan penertiban. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi II Pantun Gultom memberi pemahaman bahwa pemerintah daerah tidak ada upaya melarang pedagang berjualan.

Tentu dengan syarat, pedagang tidak boleh menempat fasum dan fasos untuk tempat berjualan. “Selama mereka jualan di ruko maupun sewa emperan toko tidak masalah yang penting kan bukan fasum dan fasos yang digunakan,” ucapnya.

Beda cerita jika PKL menggunakan badan jalan dan trotoar yang akhirnya membuat aktivitas konsumen terganggu. Tidak kalah penting kondisi pasar semrawut karena ratusan PKL tidak terkendali menguasai fasum dan fasos.

Pantun menjelaskan, aksi penertiban fasum dan fasos ini bagian penegakan Perda Balikpapan Nomor 5 Tahun 2021 tentang penataan dan pemberdayaan PKL. Pihaknya mendorong implementasi perda ini bisa berlaku di seluruh wilayah.

“Termasuk mulai dari Pasar Pandansari agar tampil lebih rapi. Kami tadi sampai menunjukkan mana saja batas fasum dan fasos,” bebernya. Sehingga pedagang tahu percis letak pelanggarannya.

Dia membantah jika PKL masih beralasan tidak pernah tahu rencana penertiban atau tak pernah diajak diskusi oleh OPD terkait. Itu hanya alibi atau alasan saja. Selama ini, Pantun tidak pernah miss dalam RDP soal rencana penertiban.

“Selama ini pedagang selalu dilibatkan walau yang hadir perwakilan. Tapi saya yakin informasinya pasti menyebar ke seluruh pedagang,” imbuhnya. Sebab tentu tidak mungkin semua PKL Pasar Pandansari bisa tertampung dalam RDP.

Pantun berharap, PKL sadar diri ikut menjaga wajah Pasar Pandansari. Caranya dengan taat pada aturan. Apabila ingin berjualan di dalam lapak resmi, maka harus patuhi aturan pemerintah. (din/ADV/pro)