Prokal.co, BALIKPAPAN – Sosialisasi rencana penertiban fasum dan fasos Pasar Pandansari intens terlaksana sebulan terakhir. OPD terkait sudah memberikan teguran melalui surat peringatan hingga imbauan.
Namun saat penertiban masih ada PKL beralasan tidak pernah diajak diskusi atau mendapat informasi penertiban. Hal itu disayangkan oleh Komisi II DPRD Balikpapan. Mengapa pedagang membela diri dengan dalih-dalih seperti itu.
“Ssya rasa cukup sosialisasi selama ini karena kembali kepada kesadaran diri setiap pedagang saja,” kata anggota Komisi II Pantun Gultom. Jika pedagang sudah tahu melanggar aturan seharusnya bisa angkat kaki secara mandiri.
Tanpa perlu ada drama dengan petugas. “Tapi kalau sekarang mereka bilang mau diajak rapat juga, sudah itu hanya alibi,” tuturnya. Dia meyakini rencana penertiban fasum dan fasos ini sudah sampai ke semua PKL.
Sehingga tak ada halangan, penertiban oleh petugas gabungan tetap berjalan sesuai rencana yaitu 23-25 Juli. Petugas gabungan sudah membagi tiga zona selama masa penertiban pasar.
Salah satu PKL di luar pagar meminta ingin ikut masuk ke dalam pasar. Pantun berpendapat, hal ini kembali lagi kepada OPD terkait. “Karena harus melihat kondisi daya tampung pasar juga,” jelasnya.
Kemudian syarat utama lainnya, pedagang harus memenuhi syarat seperti memiliki surat izin pemanfaatan tempat berjualan (SIPTB). Pantun dan tim dari Komisi II mengaku optimistis penertiban bisa berjalan tanpa hambatan berarti.
“Semua kembali soal disiplin, kalau semua jualan di dalam pasar pasti masyarakat juga masuk ke dalam. Ini soal kebiasaan,” ucapnya. Harapannya bisa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, PKL kembali tumpah ke jalan setelah dilakukan penertiban.
Sebagai mengantisipasi, personel gabungan akan melakukan pengamanan paska penertiban selama 26 Juli – 31 Desember. Maka untuk memberi dukungan, DPRD Balikpapan telah menyetujui anggaran tim pengamanan yang terdiri dari lintas sektor.
Pantun menambahkan, penertiban fasum dan fasos di Pasar Pandansari menjadi salah satu target yang harus dicapai pemerintah daerah. Terlebih pasar induk bayangan ini sudah menjadi wajah atau ikon kota.
“Bisa termasuk daerah pasar tua, Pasar Pandansari harus dijaga baik. Nanti bisa menjadi ikon kota,” imbuhnya. Apalagi dengan IKN, Pasar Pandansari turut dikunjungi oleh orang luar daerah.
Pantun meyakini, penegakan perda ini akan dilakukan bertahap. Sembari menyentuh kawasan lainnya. “Tetap ada skala prioritas karena personel keamanan terbatas. Kami pastikan penegakan perda akan menyeluruh,” tandasnya. (din)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
