Tahapan Raperda Pembangunan Industri dan Raperda RTRW 2024 - 2044

Terdiri dari raperda rencana pembangunan industri Balikpapan dan raperda rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Balikpapan 2024 - 2044. Paripurna yang berlokasi di Hotel Gran Senyiur turut dihadiri oleh 25 orang anggota legislatif.

Kemudian pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Balikpapan. Serta perwakilan forum koordinasi pimpinan daerah. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono.

Dia turut didampingi Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle. Sementara itu, paparan nota penjelasan wali kota disampaikan oleh Sekkot Balikpapan Muhaimin.

Budiono mengatakan, dua raperda yang kini disusun bentuk persiapan Balikpapan sebagai kota penyangga IKN. Menurutnya, raperda dibutuhkan untuk menjawab tantangan perubahan Balikpapan dalam beberapa tahun mendatang.

Sebagai dasar landasan hukum, raperda pembangunan industri merujuk pada amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. “Peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan pembangunan industri,” katanya.

Dia menambahkan, penyusunan raperda mengacu rencana induk pembangunan industri nasional dan kebijakan industri nasional. Lebih lanjut, Balikpapan telah berkembang pesat sejak ditetapkan sebagai beranda IKN.

“Sehingga perlu perencanaan tata ruang wilayah yang partisipatif, antisipatif dan strategis,” ucapnya. Keberadaan raperda pembangunan industri untuk menampung semua aspirasi penduduk secara ruang dan waktu.

Sedangkan untuk raperda RTRW, Budiono menjelaskan sebelumnya sudah terdapat Perda Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang tata ruang dan wilayah 2012-2032.

Kini pemerintah daerah perlu mengubah RTRW. “Ini untuk penyesuaian kebutuhan pembangunan, menata berbagai kepentingan masyarakat dan pembangunan,” sebutnya.

Namun tetap mengutamakan keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan. “Setelah ini akan ditindaklanjuti dengan rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi yang nanti dijadwalkan,” tuturnya. (din)