Usai 6 Bulan Masa Kerja, Pansus Sampaikan Laporan dan Rekomendasi

Pertama, laporan hasil kerja panitia khusus (pansus) pengawasan aset tetap tanah dan bangunan gedung, serta tindak lanjut penyerahan PSU pada kawasan perumahan. Kedua laporan hasil kerja pansus piutang pajak daerah.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono mengatakan, poin utama hasil laporan pansus pengawasan aset seperti ditemukan banyak pengembang ingin menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU). Namun mereka terkendala birokrasi yang rumit.

“Informasinya ada empat pengembang sudah menyerahkan dan 20 pengembang sedang proses,” katanya. Imbas proses serah terima PSU belum rampung, pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk melakukan perbaikan di kawasan permukiman.

“Kewajiban pengembang menyerahkan PSU berupa jalan drainase, RTH, dan lahan pendidikan,” sebutnya. Budiono mengimbau, OPD terkait seharusnya tidak mempersulit proses penyerahan PSU perumahan kepada Pemkot Balikpapan.

Mengingat nantinya PSU ini menjadi aset milik pemerintah daerah. “Kami sudah sampaikan laporan dan rekomendasi pansus, tinggal menunggu aksi tindak lanjut pemerintah saja,” ujarnya.

Sementara untuk pansus piutang pajak, Budiono bercerita pansus ini telah memiliki masa kerja selama enam bulan. Hasilnya pansus juga telah menyusun rekomendasi untuk menjadi masukan bagi Pemkot Balikpapan.

Sebagai contoh kasus wajib pajak (WP) yang sudah tidak terdeteksi. “Tetapi neraca angkat masih tertulis. Padahal harusnya kalau sudah tidak ada WP, maka dihapus datanya,” bebernya.

Maka salah satu isi rekomendasi pansus meminta Pemkot Balikpapan melakukan pemutakhiran data WP. “Kemudian BPPDRD dan Dinas Pajak membentuk tim satuan untuk mengawasi juru sita dalam penagihan,” bebernya.

Dia menambahkan, ada beberapa miliar potensial kehilangan pajak daerah karena Pemkot Balikpapan tidak berhasil menagih WP. Budiono berharap, Pemkot Balikpapan merespons cepat seluruh laporan dan rekomendasi pansus yang telah rampung. (din)