Pansus Dorong Pemkot Buat Tim Khusus Percepatan Sertifikasi Aset

Hal itu disampaikan oleh perwakilan pansus Jafar Sidik. Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan ini mengatakan, pemerintah harus mengelola aset secara transparan dan akuntabel. Kemudian pengawasan PSU di permukiman yang kian berkembang di Kota Minyak.

Pihaknya menemukan beberapa temuan masalah pokok. Di antaranya masih belum optimal kinerja BKAD. Sebab terdapat aset daerah yang legalitas belum bersertifikat. “Total tanah aset milik pemerintah kota sebanyak 719 bidang,” katanya.

Namun tanah aset milik Pemkot Balikpapan yang telah bersertifikat hanya sebanyak 281 bidang. Kemudian tanah aset yang belum bersertifikat 438 bidang. Sementara untuk tanah aset yang dikerjasamakan atau BOT juga ada.

Di antaranya Pasar Baru Square selama 2004-2034, Plaza Muara Rapak 2003-2038, Plaza Kebun Sayur 2007-2037, Hotel Novotel dan Hotel Ibis 2006-2036. “Tanah aset yang bersengketa sesuai informasi bagian hukum sebanyak 17 gugatan perkara,” tuturnya.

Pansus menilai belum optimal koordinasi BKAD dan masing-masing perangkat daerah. Ini membuat tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi hingga dualisme kepemilikan aset.

“Kurang sumber daya manusia berkompetensi khusus dalam inventarisasi, penilaian dan pemanfaatan aset. Itu membuat tidak optimal pengawasan terhadap aset,” ucapnya. Serta sistem pengelolaan aset daerah belum tertata maksimal dan terintegrasi dengan baik.

“Ada aset tidak sesuai spesifikasi luasan dengan laporan manual, data, dan bukti sertifikat,” ujarnya. Bahkan banyak aset pemerintah kota yang belum digunakan optimal dan kini sedang dikuasai pihak lain.

Pihaknya berpendapat, salah satu faktor kurang sosialisasi Perda Nomor 16 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah kepada OPD. Maka pansus membuat sejumlah rekomendasi kepada wali kota agar pengelolaan aset daerah bisa lebih baik.

Misalnya dalam peningkatan optimalisasi kerja pengelolaan aset daerah, Pemkot Balikpapan disarankan untuk melakukan penataan ulang aset dan memperbarui data secara berkelanjutan, komprehensif dan akurat.

Ini mencakup berbagai jenis aset seperti tanah, gedung, dan bangunan. Sehingga membantu dalam pengendalian dan pengawasan, hingga pengukuran nilai aset. “Kami melihat perlu gagasan pembentukan lembaga khusus dalam pengelolaan aset daerah,” sebutnya.

Tentu dengan menyiapkan instrumen tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisiensi, efektif. Mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian, pemanfaatan, dan pengawasan.

Selanjutnya pemerintah daerah harus membangun sistem informasi aset terintegrasi dan berbasis IT agar mudah dalam mengakses data. Lalu meningkatkan peran camat dan lurah dalam identifikasi potensi aset dan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran.

“Perlu tim khusus percepatan proses sertifikasi aset dan alokasi anggaran dalam proses sertifikasi,” bebernya. Dia berharap tim khusus ini bisa bekerja sama dengan Kementerian ATR. Sehingga aset daerah bisa dipertanggung jawabkan aspek legalitas. (din)