Pemkot Balikpapan Kurang Pengawasan Kewajiban Pengembang Sediakan PSU

Itu yang menjadi salah satu rekomendasi pansus pengawasan aset tetap tanah dan bangunan gedung serta tindak lanjut penyerahan PSU pada kawasan perumahan. Jafar Sidik selaku perwakilan pansus menyampaikan laporan hasil kerja dan rekomendasi.

Pihaknya melihat belum optimal kinerja Disperkim terkait penyerahan PSU. Berdasarkan hasil konfirmasi ke beberapa pihak, pansus menemukan butuh waktu lama dan tidak efisiensi dalam penyerahan PSU permukiman kepada pemkot melalui Disperkim.

“Total terdapat 22 pengembang yang berproses penyerahan PSU kepada Pemkot Balikpapan,” katanya. Masing-masing dengan kondisi perkembangan yang berbeda. Ada empat pengembang siap serah terima simultan.

Termasuk administrasi dokumen, verifikasi lapangan, dan proses penyerahan sertifikat telah lengkap. Di antaranya Kumala Residence 4 menyerahkan PSU berupa jalan, drainase, RTH.

Selanjutnya Kumala Residence 5 akan menyerahkan jalan, drainase, RTH, bendali, pos keamanan, posyandu dan TPS. Lalu Sepinggan Pratama menyerahkan jalan boulevard dan Perumahan Pesona Bukit Batuah 1 menyerahkan tempat sarana ibadah.

“Terdapat enam pengembang dalam proses analisa paska peninjauan, target tahun ini juga siap melakukan serah terima,” ungkapnya. Terakhir ada 12 pengembang sedang menyiapkan dokumen pasca dilakukan konsultasi dengan Disperkim.

Namun masalah tak kalah penting karena banyak pengembang tidak aktif lagi di Balikpapan. Sehingga meresahkan konsumen dan menghambat pertumbuhan sektor properti di Kota Minyak.

Selain itu, pansus melihat kurang pengawasan terhadap PSU yang telah diserahkan oleh pengembang Balikpapan Baru. Khususnya fasilitas umum di beberapa klaster perumahan.

“Kemudian kurang sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang penyediaan dan penyerahan PSU pada kawasan perumahan kepada para pengembang di Balikpapan,” imbuhnya.

Serta kurang fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap kewajiban pengembang dalam menyediakan PSU. “Ini semua melewati rangkaian kerja, pansus mendapatkan informasi dan klarifikasi, masukan pihak-pihak terkait, referensi data, dan sebagainya,” tutupnya. (din)