BALIKPAPAN – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mencatat terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Minyak.
Data sepanjang tahun ini hingga Juni sudah ada temuan 115 kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Bahkan angka ini lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Total terdapat 156 kasus selama 2023 dan 88 kasus pada 2022.
Ini membuat Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Parlindungan angkat suara. Dia merasa prihatin atas peningkatan jumlah kasus perempuan dan anak. Maka pemerintah harus mengambil sikap dan perhatian khusus terhadap peningkatan kasus tersebut.
“Misalnya lebih memberdayakan lagi potensi yang ada di lingkungan RT, khusus para kader memberikan penyuluhan kepada warga,” katanya. Dia menambahkan, Pemkot Balikpapan bisa memberikan dukungan kepada peningkatan kesejahteraan kader.
Sebab mereka tentu tak bisa bergerak sendiri. Sementara kader merupakan ujung tombak dari program penyuluhan. Bentuk antisipasi peningkatan kasus terhadap perempuan dan anak.
“DP3AKB bisa menganggarkan kesejahteraan para kader. Mereka bisa setiap saat melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan di lingkungan,” ungkapnya. Menurutnya optimalisasi anggaran bisa dilakukan OPD lainnya.
Artinya bukan hanya menjadi tugas DP3AKB, namun OPD lain turut menganggarkan untuk sosialisasi. Misal Dinas Pekerjaan Umum mempunyai anggaran kegiatan sosial, maka bisa disalurkan dalam meningkatkan penyuluhan keamanan perempuan dan anak.
“Mata rantai tidak boleh putus hanya di DP3AKB saja. Semua dinas harus bekerja sama. Ini harus dilakukan pemerintah kota kedepannya, supaya bisa mengawasi, membina dan menjaga lingkungan,” bebernya.
Harapannya anak dan perempuan bisa hidup layak di Kota Beriman. Selain mengoptimalkan peran kader, Parlindungan berharap warga bisa semakin waspada. Terutama jika melihat ada sesuatu yang janggal kepada tetangga, muncul rasa peduli.
Dia melihat selama ini antar tetangga masih saling cuek. Maka dia menyarankan warga bisa meningkatkan gerakan saling peduli. “Sama-sama mengawasi, canggih teknologi informasi sekarang, tidak ada batasan semua kalangan untuk menjangkau,” tuturnya.
Komisi IV DPRD Balikpapan secepatnya akan melakukan rapat dengar pendapat tentang peningkatan kasus tersebut. Seperti bertemu dengan DP3AKB dan Dinas Sosial untuk mencari penanganan bersama. (din)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
