Ia menjelaskan, untuk menerapkan aturan yang menjadi bagian dari etika dan ketaatan pada aturan, maka secara perlahan-lahan pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada seluruh OPD.
"Dalam aturan itu, salah satu pasalnya menyatakan bahwa bupati dan sekkab melakukan pembinaan dan pemantauan melalui Inspektorat Daerah. Nah, kemarin pada saat sosialisasi, kami menekankan kepada Inspektorat Daerah agar melakukan pemantauan mendampingi tersebut supaya setiap pegawai negeri sipil menaatinya," ucapnya.
Sehingga, bila sewaktu-waktu ada inspeksi mendadak atau sidak, maka ASN yang teridentifikasi tidak taat aturan akan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang yang berlaku. "Minimal kita berikan surat peringatan," katanya. (far)
AHMAD MAKI
