Partisipasi pemilih di Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) acapkali jauh dari target. Berbanding terbalik dengan partisipasi masyarakat (parmas) di pemilihan presiden (pilpres) atau pemilihan legislatif (pileg). Mendongkrak peran serta masyarakat di kenduri akbar daerah jadi PR yang harus dituntaskan para penyelenggara pemilu.
Di Kota Tepian misalnya, dalam catatan KPU Samarinda, di partisipasi dua edisi pilkada terdahulu persentase parmas belum pernah menyentuh angka 60 persen. Sebesar 49,1 persen di Pilkada Samarinda 2015 dan 52 persen di Pilkada 2020 lalu.
“Parmas 52 persen itu terendah dari 10 kabupaten/kota se-Kaltim. Sementara target nasional 81 persen,” aku Komisioner KPU Samarinda Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM Yustiani beberapa waktu lalu.
Evaluasi capaian sempat ditempuh dan mengungkap penyebab rendahnya parmas pada 2020 lalu. Dari pandemi Covid-19, jumlah peserta yang pastinya tak semegah pileg, hingga cakupan pemilih di TPS.
Menilik pemilihan yang dihelat Februari lalu, di pilpres dan pileg, parmas di Kota Tepian jauh lebih baik dengan angka 78 persen. Kendati demikian, lanjut Yustiani, capaian itu masih dibawah target nasional sebesar 81 persen. Untuk mengangkat angka parmas, KPU sudah menyiapkan beberapa langkah.
Dari merangkul media massa, penguatan kapasitas dan kualitas badan adhoc, hingga mendistribusikan berbagai informasi seputar pilkada di pelbagai kanal jejaring maya. “Selain itu memverifikasi kategori pemilih yang nanti pasti didominasi milenial dan Gen Z,” tuturnya.
Sosialisasi tatap muka pun diintensifkan ke berbagai entitas. Baik pemerintah, organisasi masyarakat, sekolah dan civitas akademika, hingga Rutan/Lapas.(*)
