Peluang pasangan calon (paslon) Isran Noor — Hadi Mulyadi dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2024 semakin sempit. Setelah PPP menyatakan dukungan ke Rudy Masud — Seno Aji. Meski ada keniscayaan, namun dengan beredarnya kabar Partai Demokrat siap bergabung ke kubu Rudy, maka ada potensi Pilgub Kaltim hanya diikuti satu paslon saja.
Pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Lutfi Wahyudi menyebut potensi kandidat versus kotak kosong di Pilgub Kaltim 2024 terbuka. Namun masih ada harapan hal tersebut tidak terjadi. Karena akan menjadi bentuk degradasi demokrasi.
Baca Juga: Rudy-Seno Dapat Dukungan PPP, Harapan Isran-Hadi Tersisa PDIP dan Demokrat
“Kuncinya di PDI Perjuangan (PDIP). Mereka harus menjadi harapan masyarakat Kaltim agar pilgub ini minimal bisa diikuti dua paslon. Ini juga akan menjadi momen peneguhan PDIP sebagai partai wong cilik,” ucap Lutfi, Jumat (26/7).
“Itu berlaku pula untuk Demokrat dan PPP (sebelum menyatakan dukungan ke Rudy-Seno). Dan ini akan dicatat dalam sejarah Kaltim. Karena jika tidak, maka kesalahan kolektif akan disematkan kepada seluruh partai tersebut akibat menunjukkan ketidakmampuan menjaga semangat demokrasi yang kompetitif,” jelasnya.
Menang atau kalah, lanjutnya, PDIP — Demokrat tetap akan memiliki keuntungan luar biasa. Menjadi investasi untuk pemilihan umum berikutnya. “Jika menang akan sangat luar biasa, kalah pun tetap terhormat di mata masyarakat. Dan saya bisa menyebut, sebagian masyarakat Kaltim berharap PDIP melakukan langkah positif untuk menjaga persaingan demokrasi,” ujarnya.
Lutfi menyebut, adanya indikasi skenario kotak kosong di Pilgub Kaltim. Kalaupun ada pihak-pihak yang mengklaim hal tersebut tidak ada, dirinya melihat apa yang sedang berlangsung membuktikan sebaliknya. Dan jika memang dalam perkembangannya kandidat versus kotak kosong menjadi pilihan dalam Pilgub Kaltim, maka bisa memunculkan dugaan kubu Rudy-Seno memang enggan berkompetisi.
“Sejarah memperlihatkan apa yang sedang dilakukan keluarga Masud dalam kontestasi politik, mereka punya karakter tidak ingin berkompetisi. Di Balikpapan misalnya, saat pemilihan wali kota (melawan kotak kosong) hingga mau memasuki masa akhir jabatan (Rahmad Masud) pun tidak punya wakil,” ungkapnya.
Lalu di Penajam Paser Utara (PPU), ucap Lutfi, kala itu tahun 2021, Abdul Gafur Masud saat masih menjabat bupati melaporkan wakilnya, Hamdam atas dugaan penyalahgunaan wewenang ke Inspektorat Kaltim.
“Lalu kita dipertontonkan bagaimana proses penggusuran pimpinan DPRD Kaltim oleh Makmur HAPK oleh Hasanuddin Masud. Lalu saat ini bagaimana Rudy Masud memborong banyak partai. Ini perilaku yang linier secara politik, sehingga memang ada karakter tidak ingin bersaing,” ujarnya.
Dirinya menyebut, masyarakat Kaltim harus bisa melihat karakter ini sebagai hal yang bisa mengakibatkan terjadinya kapitalisasi politik dipegang oleh satu kelompok tertentu. Dan sejatinya, dalam pendidikan demokrasi, hal yang tampak tersebut menunjukkan kelompok tersebut anti-demokrasi. “Saya menyampaikan ini sebagai civil education sehingga masyarakat mampu menilai dan apakah mau Kaltim mengalami penurunan demokrasi,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul itu. (*)
