Organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa, yakni Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa) menyatakan siap untuk "berperang" guna mencegah digelarnya muktamar tandingan yang dituding akan mengatasnamakan PKB.
Ketua Umum Garda Bangsa Tommy Kurniawan di Jakarta, Sabtu, mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa muktamar tandingan itu bakal digelar pada awal September 2024, berlokasi antara di Jakarta atau Surabaya.
Jika digelar, menurutnya, muktamar tandingan itu tidak sah dan ilegal.
Ketua Umum Garda Bangsa Tommy Kurniawan di Jakarta, Sabtu, mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa muktamar tandingan itu bakal digelar pada awal September 2024, berlokasi antara di Jakarta atau Surabaya.
Jika digelar, menurutnya, muktamar tandingan itu tidak sah dan ilegal.
Baca Juga: Sudah Masuk KIM, PKB Masih Digoyang, Ada Isu Muktamar Tandingan yang Klaimnya Dihadiri Jokowi
"Jadi, kalau memang skenarionya adalah perang maka kita siap. Garda Bangsa seluruh Indonesia sudah menunggu komando, kalau sudah harus perang maka kita perang, kita siap melawan," kata Tommy di Kantor DPP PKB, Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa Garda Bangsa merupakan badan otonom resmi yang didirikan oleh PKB sejak kelahirannya. Maka Garda Bangsa pun merespons adanya isu muktamar tandingan yang akan digelar oknum-oknum tersebut.
"Kami sebagai kader Garda Bangsa di seluruh Indonesia mengecam keras bahkan tidak segan-segannya kami akan membubarkan secara paksa apabila ada orang-orang yang ingin menggelar muktamar tandingan atau mengganggu Partai Kebangkitan Bangsa," kata anggota DPR RI itu.
Menurutnya, PKB telah menggelar muktamar pada 24–25 Agustus 2024 di Bali dan mengamanahkan Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk kembali menjadi Ketua Umum PKB, serta menyepakati Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro PKB. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Garda Bangsa Rodli Kaelani mengatakan Muktamar PKB pada 24–25 Agustus 2024 itu sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) karena dihadiri seluruh pengurus tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan dari luar negeri.
Ia mengatakan bahwa Garda Bangsa merupakan organisasi yang menjadi tulang punggung utama di bidang kepemudaan demi memperkuat eksistensi PKB. Maka Garda Bangsa bertanggung jawab untuk menjalankan komando dari Ketua Umum PKB. "Sehingga Garda Bangsa mengambil sikap dan posisi yang tegas terkait isu-isu dinamika yang terjadi," kata Rodli.
"Kami sebagai kader Garda Bangsa di seluruh Indonesia mengecam keras bahkan tidak segan-segannya kami akan membubarkan secara paksa apabila ada orang-orang yang ingin menggelar muktamar tandingan atau mengganggu Partai Kebangkitan Bangsa," kata anggota DPR RI itu.
Menurutnya, PKB telah menggelar muktamar pada 24–25 Agustus 2024 di Bali dan mengamanahkan Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk kembali menjadi Ketua Umum PKB, serta menyepakati Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro PKB. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Garda Bangsa Rodli Kaelani mengatakan Muktamar PKB pada 24–25 Agustus 2024 itu sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) karena dihadiri seluruh pengurus tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan dari luar negeri.
Ia mengatakan bahwa Garda Bangsa merupakan organisasi yang menjadi tulang punggung utama di bidang kepemudaan demi memperkuat eksistensi PKB. Maka Garda Bangsa bertanggung jawab untuk menjalankan komando dari Ketua Umum PKB. "Sehingga Garda Bangsa mengambil sikap dan posisi yang tegas terkait isu-isu dinamika yang terjadi," kata Rodli.
MINTA APARAT TAK BERI IZIN
Garda Bangsa juga meminta aparat kepolisian tak memberikan izin terhadap acara muktamar tandingan di awal September 2024. Bendahara Umum Garda Bangsa Rano Alfath di Kantor DPP PKB, Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa acara Muktamar PKB selain yang digelar pada tanggal 24—25 Agustus 2024 adalah kegiatan yang ilegal.
Oleh karena itu, dia meminta kepolisian untuk menindak tegas pihak-pihak yang mengatasnamakan PKB itu. "Kalau sampai ada kegiatan mengatasnamakan PKB, mohon kiranya dibubarkan," kata Rano.
Oleh karena itu, dia meminta kepolisian untuk menindak tegas pihak-pihak yang mengatasnamakan PKB itu. "Kalau sampai ada kegiatan mengatasnamakan PKB, mohon kiranya dibubarkan," kata Rano.
Namun, jika kepolisian atau aparat penegak hukum tidak melakukan tindakan, dia memastikan jajaran Garda Bangsa akan melakukan pembubaran terhadap muktamar tandingan itu.
Sementara itu, Ketua Umum Garda Bangsa Tommy Kurniawan mengatakan bahwa organisasinya itu menjadi garda depan untuk membela PKB, sesuai dengan Muktamar PKB yang telah sah digelar beberapa waktu lalu di Bali.
Saat muktamar di pulau dewata itu, menurut dia, Garda Bangsa telah bekerja sama dengan aparat kepolisian serta pecalang (petugas keamanan tradisional di Bali) untuk mengamankan jalannya muktamar.
Tommy mengatakan bahwa kerja sama dengan kepolisian akan terus berlanjut untuk juga menghadapi potensi oknum-oknum yang bakal menggelar muktamar tandingan.
"Muktamirin telah sepakat untuk mengamanahkan Gus Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Suro Partai Kebangkitan Bangsa yang sah yang sesuai dengan AD/RT dan juga sesuai dengan konstitusi," kata Tommy.
Sebelumnya, mantan Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy mengatakan bahwa muktamar ulang pada tanggal 2—3 September di Jakarta akan mengundang Presiden RI Joko Widodo.
"Kami punya rencana muktamar yang akan kami buat dibuka oleh PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), dan nanti ditutup oleh Presiden," kata Lukman di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Selasa (27/8).
Muktamar di Jakarta itu, menurut dia, akan mendorong calon Ketua Umum PKB selain Muhaimin Iskandar yang telah menjabat sekitar 20 tahun. "Nanti kami akan dorong sebanyak-banyaknya calon ketua umum yang kemudian akan dipilih secara demokratis di muktamar. Tokohnya banyak, tokoh-tokoh terbaik PKB, tokoh-tokoh terbaik NU, baik yang sudah beredar selama ini, misalnya ada Khofifah, ada Yenny Wahid, ada Saifullah Yusuf," kata Lukman. (*)
