Di tengah diskualifikasi salah satu pasangan calon (paslon) di Pilkada Banjarbaru, surat suara mulai tiba di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarbaru, Minggu (3/11) malam. Ada sebanyak 102 kotak surat suara untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru yang tiba. Masing-masing kotak berisi 2 ribu lembar surat suara.
Meski sudah diterima, KPU Banjarbaru belum bisa menentukan tindakan terhadap surat suara tersebut. Mengingat telah dibatalkannya pencalonan paslon nomor urut 2, Aditya Mufti Ariffin - Said Abdullah beberapa hari lalu. "Surat suara Pilwali Banjarbaru masih kami tahan, sambil menunggu arahan KPU RI," kata Ketua KPU Banjarbaru, Dahtiar, Senin (4/11).
Baca Juga: Debat Kedua Pilgub Kaltim, Hadi Mulyadi Singgung Kakak-Adik Soal Jabatan Ketua DPRD Kaltim
Selain untuk Pilwali Banjarbaru, pihaknya ujar Dahtiar juga menerima surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel. Jumlahnya 101 kotak, masing-masing juga berisi 2 ribu surat suara.
Sementara surat suara Pilwali Banjarbaru masih ditahan, Dahtiar menyebut, untuk surat suara Pilgub Kalsel akan segera dilakukan penyortiran dan pelipatan. "Proses penyortirannya kami jadwalkan pada 9 November," pungkasnya.
Sementara itu, sebanyak 10 personel Polres Banjarbaru dari Sat Samapta, Sat Lantas dan Sat Intelkam mengawal kedatangan surat suara di gudang logistik.
Petugas pengawalan bersama armada pengangkut logistik berupa satu unit truk melaksanakan pergeseran dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan tiba di Gudang Logistik KPU Banjarbaru sekitar pukul 21.15 Wita.
Kasi Humas Polres Banjarbaru AKP Syahruji menerangkan bahwa setibanya di gudang, logistik pilkada langsung dibongkar dan diturunkan dari truk. “Kemudian dilakukan penghitungan dan pengecekan. Lalu sekitar jam 22.00 Wita dilaksanakan proses serah terima dan penandatanganan berita acara penerimaan surat suara,"jelasnya.
Saat ini, surat suara beserta logistik Pilkada 2024 lainnya yang telah lebih dulu datang disimpan di Gudang Logistik KPU Banjarbaru dan dijaga oleh personel gabungan TNI/Polri untuk nantinya digunakan pada 27 November 2024. (*)
