SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa upaya meningkatkan kualitas demokrasi di daerah ini memerlukan penguatan pemahaman hak dan kewajiban warga negara, khususnya di kalangan generasi muda.
Menurut Sapto, kemajuan demokrasi yang sehat tidak mungkin hanya bertumpu pada kinerja lembaga pemerintah. Keterlibatan masyarakat sipil dinilai sebagai fondasi utama untuk memastikan roda pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel.
"Tugas memelihara demokrasi bukan hanya dilakukan oleh DPRD, tapi melibatkan seluruh elemen masyarakat," ujar Sapto, Kamis (27/11/2025). Sapto mengungkapkan bahwa rendahnya literasi politik seringkali membuat masyarakat, terutama pemuda, tidak memahami posisi dan perannya yang strategis dalam sistem demokrasi.
Ia menekankan bahwa pemenuhan hak-hak warga, seperti pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum, tidak akan optimal tanpa adanya kesadaran untuk menjalankan kewajiban. "Mahasiswa jangan lelah berikhtiar atau menjalankan kewajibannya, karena tanpa usaha, kesuksesan atau hak tidak dapat diraih," jelas legislator dari Fraksi Golkar itu.
Sapto Setyo Pramono berharap pemuda di Kaltim mampu mengambil peran sentral dalam mendorong perubahan. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui kritik yang konstruktif, melakukan kajian kebijakan, serta terlibat langsung dalam berbagai proses publik.
Ia berharap, hal ini akan membentuk generasi yang lebih sadar akan posisi dan tanggung jawabnya dalam ekosistem demokrasi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga bermakna dan berdampak nyata pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
"Kita berharap generasi muda memahami peran strategisnya dalam menjaga demokrasi melalui partisipasi publik yang kritis, aktif, dan bermakna," pungkasnya. (ADV/ DPRD KALTIM/i)
