Terseret Isu KKN, Kursi Ketua DPRD Kaltim Digoyang: Antara Tekanan Publik dan Hak Prerogatif Partai

SAMARINDA – Riuh rendah isu pergantian Ketua DPRD Kalimantan Timur kini menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Aroma nepotisme dan dugaan praktik KKN yang menyeret relasi antara unsur legislatif dan eksekutif memicu gelombang desakan agar terjadi penyegaran di pucuk pimpinan dewan. Meski tekanan dari masyarakat kian menguat, internal Partai Golkar sebagai pengusung utama pimpinan legislatif tersebut tampak masih bergeming.

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Salehuddin, menyatakan bahwa sejauh ini kabar mengenai pergantian tersebut belum menyentuh meja pembahasan resmi partai. Ia mengaku justru lebih banyak mendengar isu tersebut dari pemberitaan media ketimbang di internal organisasi. Walau begitu, ia menegaskan bahwa Golkar tidak menutup mata terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang. Menurutnya, segala asumsi publik—termasuk anggapan bahwa pergantian pimpinan adalah solusi meredam isu nepotisme—merupakan hal wajar dalam demokrasi yang akan tetap menjadi catatan penting bagi partai.

“Silakan saja ada asumsi di masyarakat. Yang pasti, di forum fraksi hal itu belum pernah dibahas. Namun, semua aspirasi tentu akan kami perhatikan dan menjadi catatan bagi DPD Golkar,” ujar Salehuddin dengan nada diplomatis.

Di sisi lain, sorotan lebih tajam datang dari Fraksi PPP-Demokrat. Sekretaris fraksi tersebut, Nurhadi, mengingatkan bahwa profesionalisme lembaga legislatif sedang dipertaruhkan. Meski mengakui pergantian pimpinan adalah hak prerogatif Golkar, Nurhadi menekankan pentingnya menjaga jarak yang sehat antara kepentingan keluarga dan tanggung jawab jabatan. Ia mendesak agar kedekatan personal antara pimpinan dewan dengan pihak eksekutif tidak lantas mengebiri fungsi pengawasan yang menjadi marwah DPRD.

"Harus profesional. Tunjukkan dan buktikan kepada kami bahwa meskipun ada hubungan saudara, fungsi pengawasan dan posisi tawar legislatif tetap ada. Jangan sampai relasi keluarga justru mengikat fungsi kontrol kita," tegas Nurhadi.

Selain isu kepemimpinan, Nurhadi juga menyoroti kebiasaan "kuno" dalam pembahasan anggaran yang sering kali menjadi titik lemah pengawasan. Ia mengkritik strategi pihak eksekutif yang kerap menyodorkan draf anggaran hanya sehari sebelum pembahasan dilakukan, sehingga anggota dewan tidak memiliki waktu cukup untuk mengkaji secara mendalam. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi menciptakan celah bagi kebijakan yang tidak akuntabel. 

Kini, publik tengah menunggu apakah desakan masyarakat akan berujung pada perombakan struktur di Karang Paci, ataukah isu ini hanya akan menguap sebagai dinamika politik belaka. Ujian berat bagi profesionalisme dan independensi DPRD Kaltim kini sedang berada di titik nadir di mata konstituennya. (*)