Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Buntut Putusan MK, 11 Pejabat KPU dan Bawaslu Resmi Diadukan ke DKPP Atas Dugaan Pelanggaran Etik

R
Penulis: Redaksi Prokal❯
Gibran Rakabuming Raka saat masih cawapres. (Foto : Erik Alfian/Prokal.co)
Gibran Rakabuming Raka saat masih cawapres. (Foto : Erik Alfian/Prokal.co)

Advertisement

 
JAKARTA – Gelombang respons terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026 berbuntut panjang. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengonfirmasi telah menerima dua aduan resmi terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang menyeret 11 nama pimpinan tertinggi KPU RI dan Bawaslu RI.

Aduan pertama dilayangkan oleh Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) pada Kamis (8/10/2026), menyasar Ketua dan lima anggota KPU RI. Menyusul sehari setelahnya, Yayasan Dewi Keadilan turut mendaftarkan laporan serupa yang mengadukan total 11 penyelenggara pemilu, gabungan dari pimpinan KPU RI dan Bawaslu RI.

Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menegaskan bahwa lembaga etik tersebut menghormati hak setiap warga negara dan bakal memproses seluruh aduan sesuai dengan mekanisme Peraturan DKPP yang berlaku.

Advertisement

"Setiap aduan akan ditangani sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Raka Sandi dalam keterangannya. S aat ini, pihak DKPP tengah melakukan verifikasi administrasi dan kelengkapan dokumen berkas aduan sebelum melangkah ke tahap verifikasi materiel.

Raka Sandi menggarisbawahi bahwa ketelitian dalam memeriksa alat bukti menjadi kunci sebelum menentukan apakah laporan layak naik ke persidangan etik. "Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah laporan memenuhi persyaratan untuk diproses lebih lanjut sebagai perkara etik," jelasnya.

Ia menambahkan, apabila berkas aduan dinyatakan belum lengkap, pengadu diberi tenggat waktu untuk melakukan perbaikan. "Pengadu mendapat kesempatan memperbaiki atau melengkapinya maksimal tujuh hari kerja sejak pemberitahuan diterima. Jika tidak dilengkapi dalam batas waktu tersebut, aduan dinyatakan gugur," tegas Raka Sandi.

Advertisement

Jika seluruh tahapan verifikasi materiel dinyatakan memenuhi syarat, perkara ini akan segera diregistrasi dan dijadwalkan masuk ke sidang pemeriksaan terbuka. (*)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Isu Pemakzulan Gibran Mencuat, Bakom RI Buka Suara: "Jangan di Luar Jalur Hukum!"

Isu Pemakzulan Gibran Mencuat, Bakom RI Buka Suara: "Jangan di Luar Jalur Hukum!"

Isu Pemakzulan Gibran Mencuat, Bakom RI Buka Suara: "Jangan di Luar Jalur Hukum!" Isu terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rak

Analogi Medali Emas Dicabut: Denny Indrayana Desak MK Diskualifikasi Wapres Gibran Soal Ijazah

Analogi Medali Emas Dicabut: Denny Indrayana Desak MK Diskualifikasi Wapres Gibran Soal Ijazah

Pemohon gugatan ijazah SLTA Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Denny Indrayana, dalam diskusi publik bertajuk 'Membedah Pasal S

Salah Paham Jalan Sawah, Wapres Gibran: "Kenapa Nggak Digendong Combine-nya?" Bikin Petani Tertegun

Salah Paham Jalan Sawah, Wapres Gibran: "Kenapa Nggak Digendong Combine-nya?" Bikin Petani Tertegun

Kejadian bermula saat Rukamto menyampaikan apresiasinya terkait bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari pemerintah yang dinilai sudah lengkap dan mencukupi kebutuhan para petani di daerahnya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer