JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum mulai mempublikasi formulir C1 dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) yang menampilkan perolehan suara per TPS. Sayangnya, data yang dipublikasikan banyak mengalami kesalahan input sehingga memicu spekulasi kecurangan di media sosial.
Untuk diketahui, SIREKAP sendiri bukan rekapitulasi hasil resmi pemilu 2024. Melainkan sebatas alat bantu untuk mempublikasikan hasil kepada masyarakat. Adapun hasil resmi, tetap mengacu pada penghitungan manual yang digelar di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, hingga Nasional.
Namun tetap saja, kesalahan input berpotensi disalahpahami publik. Mantan Ketua KPU Ilham Saputra berharap, KPU bisa segera menjelaskan ke publik. Sebab, hal itu bisa berdampak pada kepercayaan masyarakat pada pemilu. "Agar publik tidak gaduh dan menginteprasi itu adalah kecurangan," ujarnya kepada medis kemarin. Tak hanya menjelaskan, Ilham juga menilai perlu untuk memastikan kelalaian tidak lagi terjadi.
Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengakui ada kesalahan atau ketidaktepatan pada sejumlah hasil di SIREKAP. Hal itu disebabkan oleh sistem konversi dari pembacaan gambar formulir yang diunggah tidak bekerja sempurna. Namun dia menegaskan, secara sistem pihaknya juga telah mendeteksi kesalahan. Bahkan, jumlahnya melebihi yang tersebar di media sosial. "Sudah kami pantau dan termonitor itu tadi ada (salah konversi) di 2.325 TPS," ujarnya di Kantor KPU RI.
Terhadap kesalahan tersebut, Hasyim memastikan akan segera diperbaiki. Dalam kesempatan itu, dia juga menilai ada sisi positif dibalik keluhan masyarakat terhadap Sirekap. Hal itu menunjukkan sistem dikenal publik. Publikasi sirekap juga menjadi komitmen KPU untuk tidak menutupi data di semua TPS. "Enggak ada yang sembunyi-sembunyi, enggak ada yang dian-diam. Jadi kita publikasikan apa adanya," kata Hasyim.
Paslon 1 dan 2 Inventarisir Kecurangan
Kubu pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) mulai menginvetarisasi dugaan kecurangan pemilu 2024. Mereka mengklaim mengantongi banyak bukti dan laporan dugaan kecurangan dari berbagai pihak. Mulai dari saksi dan relawan Amin.
Timnas Amin menyebut dugaan kecurangan itu meliputi beberapa kelompok. Pertama, indikasi penggelembungan suara. Berdasar laporan yang diterima, indikasi penggelembungan terjadi di ribuan tempat pemungutan suara (TPS). Timnas menemukan perbedaan jumlah suara di TPS dengan data real count KPU.
Wakil Ketua Dewan Pakar Timnas Amin, Amin Subekti menjelaskan, dari 335 laporan penggelembungan suara yang diterima dan diverifikasi sejauh ini, terdapat perbedaan angka di dalam tabulasi dengan dokumen pendukung C1 Hasil yang ada di situs pemilu2024.KPU.go.id.
”Itu tersebar di 181 (kabupaten) kota dan 36 provinsi,” kata Amin dalam konferensi pers, kemarin (15/2). Dia menegaskan, indikasi penggelembungan suara di ratusan TPS itu tidak hanya terjadi pada satu pasangan calon (paslon). Tapi semua paslon. Namun, proporsi suara yang digelembungkan paling banyak ada di kubu paslon 02. Yakni, 65 persen.
Sementara paslon 01 mendapat tambahan 19,6 persen. Kemudian pasangan nomor urut 3 mendapatkan 15,4 persen. Pengecekan perbedaan jumlah suara di tabulasi dan dokumen C1 Hasil di website resmi KPU itu bisa diakses oleh siapa saja. Dari penelusuran Jawa Pos di situs yang sama, perbedaan jumlah angka masih terjadi hingga tadi malam.
Di TPS 146 Kalideres, Jakarta Barat, misalnya, jumlah suara paslon 02 di tabulasi menunjukkan angka 794. Sementara di dokumen pendukung C1 Hasil menunjukkan angka berbeda. Yakni 99 suara. Tidak hanya suara paslon 02, angka suara paslon 03 juga berbeda. Di tabulasi, perolehan suara Ganjar-Mahfud tertulis 17. Sementara di dokumen C1 hanya 14.
Perbedaan angka itu juga terjadi pada TPS 001 Penumangan Baru, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Barat, Lampung. Jumlah suara paslon 02 tertulis di tabulasi sebesar 464. Sementara di dokumen C1 tertulis 164 suara. Sementara suara paslon 01 dan 03 tidak terjadi perbedaan. Penelusuran Jawa Pos, perbedaan semacam itu juga sempat terjadi di beberapa TPS lain di Banten dan Jawa Tengah.
Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Amin Ari Yusuf Amir menambahkan, ada beberapa dugaan kecurangan lain yang telah dikelompokkan. Mulai dari klaster surat suara yang sudah tercoblos sebelum surat suara diterima pemilih hingga klaster pengerahan kepala desa untuk mengarahkan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
”Lalu (klaster kecurangan, Red) pengarahan lansia oleh KPPS, jumlah surat suara yang kurang, penghalangan pemilih di PPLN, manipulasi data DPT (daftar pemilih tetap, Red), lalu upaya menghalangi saksi di TPS dan money politics,” ujarnya.
Sementara partai pendukung Ganjar-Mahfud menggelar pertemuan di Gedung High End di Jalan Menteng kemarin. Pertemuan tersebut dihadiri ketua umum partai pendukung Ganjar-Mahfud, Capres Ganjar dan Cawapresnya Mahfud M.D. serta tim inti TPN.
Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut disampaikan berbagai temuan dari aktivis demokrasi terkait kecurangan pemilu. "Serta dikaji soal pasal-pasal Undang-Undang Pemilu terkait keterlibatan pejabat negara. Yang menurut UU seharusnya bertentangan," ujarnya.
Yang utama adalah kecurangan pemilu akan dibuktikan sejak hulu hingga ke hilir. Dimulai dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi, berbagai intimidasi kepala daerah, penggunaan aparatur negara, hingga politik anggaran yang digunakan untuk mendukung Capres 02. "Ini merupakan anomali pemilu yang menyentuh aspek legitimasi pemilu," tegasnya.
Semua kecurangan itu akan dibuktikan secara komprehensif oleh tim khusus yang dibentuk TPN. Tim khusus ini terdiri dari Pakar Hukum, Pakar Teknologi Informasi, Pakar Demografi dan sejumlah orang berpengalaman. "Mereka merupakan masyarakat sipil yang berintegritas," urainya.
Dia mengatakan bahwa anomali pemilu 2024 ini salah satunya terlihat dari perpebadaan hasil antara PPLN dengan di dalam negeri. PPLN yang tidak tersentuh intimidasi, tidak tersentuh bansos dan berbagai kecurangan lainnya memenangkan Capres 03. "Ini tentunya anomali itu," urainya.
Anomali lainnya, lanjutnya, di kandang-kandang banteng PDIP mendapatkan suara pileg yang tinggi. Namun, dalam Pilprea suaranya tidak mengikuti. "Saya paatikan ada intimidasi ke kepala daerah yang berasal dari Partai Banteng," jelasnya.
Apakah akan bekerjasama dengan Capres 01 untuk kecurangan pemilu? Dia mengatakan bahwa informasi yang didapatkan paslon 01 juga merasakan hal yang sama. "Namun, untuk ini akan dikerjakan ditim maaing-masing yang tentu berintegritas," terangnya.
Wakil Ketua Tim Kampanye (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno menanggapi santai tudingan kecurangan yang disampaikan paslon lain. Baginya, hal itu biasa disampaikan pihak yang kalah dalam kontestasi di berbagai level. "Bahkan pemilihan kepala desa pun pasti ada klaim kecurangan," ujarnya.
Namun, sistem hukum Indonesia telah memberikan ruang bagi pihak-pihak yang merasa dicurangi untuk melakukan pelaporan. Sehingga pihak yang merasa dirugikan bisa memanfaatkannya. "Jalurnya sudah ada melalui Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu) dan saya kira jalur yang sudah disediakan itu bisa dimanfaatkan," imbuhnya.
TKN sendiri optimis kemenangan satu putaran sudah bisa dipastikan diraih paslonnya. Sebab, klaim itu sejalan dengan hasil quick count semua lembaga survei yang kredibel.
Presiden Joko Widodo juga turut mengomentari terkait kecurangan pemilu kali ini. Jokowi menilai bahwa mekanisme pengawasan telah ada dan berlapis. Menurutnya, di setiap tempat pemungutan suara (TPS), telah ada saksi dan perwakilan Bawaslu. “Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan," bebernya.
Kepala Negara menyebut bahwa jika ditemukan kecurangan dalam pemilu, maka semua pihak bisa membawa buktinya ke Bawaslu hingga ke Mahkamah Konstitusi nantinya. “Saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti, langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK," tutur Jokowi.
Dia juga mengomentari terkait hasil hitung cepat atau quic count. Jokowi meminta semua pihak untuk bersabar dan menunggu penghitungan dari KPU. “Hasil penghitungan quick count itu adalah metode penghitungan yang ilmiah. Tetapi apapun, kita harus menunggu hasil resmi dari KPU,” tuturnya. (*)
Editor : Indra Zakaria