JAKARTA – Langkah pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) gagasan Presiden AS Donald Trump menuai resistensi kuat dari masyarakat. Hasil survei terbaru yang dirilis Media Survei Nasional (Median) menunjukkan bahwa mayoritas publik tidak setuju dengan keputusan strategis tersebut.
Dalam kebijakan ini, Indonesia berkomitmen mengirim ribuan pasukan perdamaian ke Gaza dan menyetor iuran keanggotaan fantastis senilai USD 1 miliar atau setara Rp 17 triliun. Meski pemerintah berdalih langkah ini demi memperkuat kemerdekaan Palestina, data di lapangan berbicara lain.
Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, mengungkapkan bahwa survei yang melibatkan 1.200 responden pengguna media sosial ini memotret tingkat kekhawatiran yang tinggi. Sebanyak 50,4 persen responden tegas menyatakan tidak setuju Indonesia bergabung dalam organisasi bentukan Trump tersebut.
“Hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 78,8 persen responden mengaku mengetahui adanya Board of Peace, namun hanya 31,2 persen yang benar-benar memahami detail organisasinya,” ujar Rico Marbun saat memaparkan temuan surveinya.
Sentimen negatif ini rupanya berakar pada keraguan publik terhadap nasib Palestina. Sebanyak 66,2 persen responden merasa cemas bahwa keanggotaan Indonesia di BoP justru akan melemahkan posisi tawar Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina di kancah internasional.
Keraguan ini semakin dipertegas dengan persepsi mengenai efektivitas organisasi tersebut. Banyak pihak yang merasa keberadaan BoP tidak akan membawa perubahan signifikan bagi rakyat di Gaza.
“Sebanyak 43,6 persen responden menilai keberadaan BoP tidak akan banyak membantu perjuangan rakyat Palestina,” tegas Rico Marbun.
Hingga saat ini, perdebatan mengenai iuran belasan triliun rupiah dan pengiriman pasukan di bawah payung BoP diprediksi akan terus memanas, mengingat besarnya angka penolakan dari warga net yang menjadi basis sampel survei nasional ini. (*)
Editor : Indra Zakaria