Ribuan warga Samarinda yang kendaraannya rusak setelah mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga oplosan, kini hanya bisa berharap pada bantuan terbatas dari Pemkot Samarinda.
Di tengah kerugian yang tidak sedikit, kompensasi sebesar Rp 300 ribu per kendaraan menjadi satu-satunya bentuk tanggung jawab yang sudah terealisasi sejauh ini. Berdasarkan laporan terakhir, Pemkot Samarinda Samarinda telah mengucurkan total anggaran sebesar Rp 400 juta untuk menyalurkan bantuan tersebut.
Baca Juga: Gratispol Hanya untuk Program Studi Akreditasi A, Memperlebar Jurang Antar Prodi di Unmul
Berdasarkan data, sebanyak 1.356 kendaraan menerima bantuan yang disalurkan mulai 14 April. Bantuan ini ditujukan untuk kerusakan mesin yang terjadi dalam rentang waktu 28 Maret-8 April.
Namun, bantuan ini hanya berlaku bagi warga ber-KTP Samarinda. Warga yang mengalami kerusakan serupa namun berasal dari luar daerah, tidak masuk dalam daftar penerima bantuan.
Meski begitu, Pemkot Samarinda tetap menilai langkah ini sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab di tengah ketidakpastian. Pasalnya, hingga kini belum ada langkah konkret dari pihak yang diduga paling bertanggung jawab, yaitu Pertamina.
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Kaltim pada 9 April lalu, pihak Pertamina sempat menjanjikan akan membuka bengkel khusus untuk melayani konsumen terdampak. Namun janji tersebut belum juga menunjukkan tanda-tanda realisasi. Lokasi dan waktu pembukaan bengkel masih belum diumumkan, dan koordinasi dengan pemerintah daerah pun tidak terjadi.
“Mungkin ada yang menganggap bantuan kami tidak memuaskan, kami sudah lakukan secara maksimal. Namun sampai hari ini, tidak ada koordinasi antara kami dengan Pertamina,” ujar Wali Kota Samarinda Andi Harun, Senin (21/4) lalu.
Di satu sisi, Pemkot Samarinda masih menunggu hasil uji laboratorium dari lembaga independen terkait kandungan BBM yang dikonsumsi warga. Uji ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti penyebab kerusakan kendaraan yang terjadi secara massal.
Hasil laboratorium tersebut dijanjikan akan diumumkan secara terbuka setelah proses pemeriksaan rampung. Hingga saat ini, publik masih menunggu kepastian baik dari hasil uji maupun bentuk tanggung jawab dari Pertamina. “Kalau sudah selesai pasti akan kami sampaikan ke depan publik,” pungkas Andi Harun. (adv/iz)
