SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, mengingatkan bahwa pengembangan sektor koperasi dihadapkan pada persoalan mendasar berupa lemahnya administrasi dan legalitas. Kondisi ini menjadi penghalang utama bagi banyak koperasi di desa untuk berkembang dan mengakses berbagai bentuk bantuan atau pembiayaan.
Salehuddin menilai pembentukan koperasi sering kali berhenti pada tahap pendirian tanpa dilanjutkan dengan pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan.
“Administrasi yang berantakan membuat banyak koperasi gagal berkembang. Apalagi legalitas yang tidak lengkap membatasi akses koperasi untuk mendapatkan bantuan atau pembiayaan,” tegas Salehuddin.
Ia menambahkan, setelah masalah legalitas terpenuhi, tantangan terbesar justru terletak pada keberlanjutan usaha koperasi itu sendiri. Legislator ini mencatat, tidak sedikit koperasi yang berdiri namun hanya sedikit yang benar-benar aktif menjalankan usahanya dalam jangka panjang.
“Koperasi harus dipastikan berjalan, bukan hanya ada di atas kertas,” ujarnya.
DPRD juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarinstansi seperti DPMD, Dinas Koperasi dan UKM, inspektorat, hingga BPD desa. Menurutnya, pendampingan tidak boleh hanya terfokus pada awal pembentukan, tetapi harus berkelanjutan melalui penguatan manajemen, perencanaan bisnis, hingga evaluasi rutin.
Sebagai langkah konkret untuk perbaikan, Salehuddin mengusulkan agar dibentuk satu hingga dua koperasi percontohan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Koperasi percontohan ini akan dijadikan model manajemen yang profesional dan transparan.
“Koperasi percontohan akan menjadi acuan agar desa-desa lain bisa melihat praktik terbaik dalam pengelolaan koperasi,” jelasnya.
Salehuddin menegaskan bahwa tanpa administrasi yang rapi, sistem pengawasan yang kuat, dan pendampingan yang berkelanjutan, koperasi tidak akan mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya di Kaltim. (adv/dprdkaltim/i)
