SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) telah merampungkan laporan hasil reses masa sidang III tahun 2025. Dua isu utama yang paling banyak disuarakan oleh masyarakat di seluruh daerah pemilihan adalah infrastruktur dasar yang belum merata dan persoalan teknis Program Gratispol (pendidikan gratis).
Laporan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-48 yang digelar di Gedung B DPRD Kaltim, Senin (1/12/2025) siang, yang dihadiri 28 anggota dewan. Reses sendiri telah berlangsung dari 24 hingga 31 Oktober 2025.
Anggota Fraksi Golongan Karya (Golkar), Sayid Muziburrachman, menyampaikan bahwa sebagian besar fraksi menyoroti kebutuhan dasar yang belum terpenuhi merata di berbagai kabupaten/kota.
“Semenisasi di beberapa ruas jalan lingkungan pemukiman dan akses menuju jalan utama, pembuatan dan perbaikan drainase, normalisasi sungai, penurapan jalan-jalan yang rawan longsor, dan pembuatan gorong-gorong untuk mengatasi persoalan banjir,” papar Sayid.
Keluhan infrastruktur ini dikeluhkan secara merata oleh masyarakat di Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Berau. Keluhan mendasar lainnya adalah buruknya distribusi air bersih, di mana di beberapa wilayah kualitas air masih keruh dan jaringan pipa sekunder belum menjangkau seluruh kawasan. Selain itu, warga di daerah terpencil juga mendesak perluasan jaringan internet untuk mengatasi hambatan komunikasi. (adv/dprd/i)
